Cegah Pencucian Uang, Israel Rencana Tingkatkan Pengawasan Pengguna Kripto

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Israel sedang meningkatkan upayanya untuk mencegah penghindaran pajak dan menutup celah bagi calon pencuci uang sebagai bagian dari perang melawan modal hitam.

Di antara langkah-langkah yang diuraikan dalam rancangan undang-undang baru yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan minggu ini, persyaratan undang-undang baru sedang diusulkan untuk menempatkan pengguna cryptocurrency di bawah pengawasan yang meningkat.

Baca Juga: Ahli Usul Kripto Masuk dalam Perjanjian Dagang Digital AS Jepang

Undang-undang yang diusulkan akan mewajibkan pengguna cryptocurrency yang telah membeli cryptocurrency senilai 200.000 shekel Israel ($61.000) atau yang kepemilikan crypto saat ini bernilai jumlah yang sama ke atas untuk mengajukan laporan kepada otoritas pajak Israel.

Kewajiban pelaporan ini akan berlaku untuk setiap warga negara Israel yang telah memegang, secara pribadi atau atas nama anak di bawah 18 tahun, cryptocurrency senilai jumlah ini atau lebih pada satu hari atau lebih dalam tahun pajak. 

“Mata uang virtual telah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat, dan mereka praktis diperdagangkan sebagai aset di bursa. Koin digital dapat dibagi lagi menjadi unit-unit kecil, ditransfer dengan relatif mudah melalui sarana elektronik, dan tidak tunduk pada pengawasan atau inspeksi. Dalam keadaan ini, mata uang virtual adalah cara yang nyaman dan efektif untuk menyembunyikan pendapatan, mengumpulkan aset yang tidak diumumkan, dan pencucian uang,” bunyi rancangan UU tersebut dikutip dari Cointelegraph, Jumat (30/7/2021).

Jika disetujui, penerapan langkah ini akan meningkatkan pendapatan negara sekitar 30 juta shekel ($9,2 juta) pada tahun 2022 melalui pajak tambahan.

Menurut sebuah laporan dari surat kabar bisnis Israel TheMarker, Meni Rosenfeld, ketua Asosiasi Bitcoin Israel, menulis surat kepada kepala Otoritas Pajak Israel Eran Yaacov awal pekan ini.

Dia berpendapat bahwa kewajiban pelaporan yang luas akan membuat database pemegang Bitcoin (BTC) – sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan dengan aset lainnya.

Rosenfeld lebih lanjut berpendapat bahwa karena volatilitas harga aset digital, investor kripto dapat memenuhi syarat untuk kewajiban pelaporan satu bulan dan kemudian segera setelah jatuh di bawah ambang batas.

Dia menulis bahwa keputusan untuk tergesa-gesa membuat amandemen undang-undang ini tanpa dialog atau pemahaman tentang implikasinya secara drastis merusak hak investor untuk mendengar dan membahayakan keefektifan undang-undang yang diusulkan.