Hadapi Corona, Ade Armando: Kita Harus Beradaptasi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dosen Universitas Indonesia Ade Armando menyebut jika kebijakan pembatasan sosial yang terus-menerus justru dapat mengancam hak hidup dan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi online bertajuk Kebebasan Ekonomi di Masa Pandemi: Mencari Titik Temu antara Hak Makmur dan Hak Sehat yang digelar atas kerja sama Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia dengan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Lembaga INDEKS) serta didukung oleh Kemenkumham RI, Kamis (29/7/2021).

Baca Juga: Presiden Jokowi: PPKM Darurat Saja Sudah Menjerit

"Rakyat kecil dan pekerja sektor informal harus selalu berada di dalam rumah (karena PPKM). Itu hal yang tidak mudah. Itu mengapa saya katakan, ini bukan hanya soal hak makmur, tapi juga hak hidup," ujarnya.

Ade menjelaskan, saat ini semua masyarakat di dunia sedang menghadapi ketidakpastian. WHO mengatakan pandemi akan selesai pada 2022. Namun, itu hanya prediksi yang bisa saja tepat dan bisa saja melenceng. Selain itu, kata Ade, tidak ada yang tahu pasti apa yang seharusnya dan tepat dilakukan dalam situasi penuh ketidakpastian ini. Negara-negara mengambil kebijakan berdasarkan konteksnya masing-masing.

"Maka, respons kita terhadap kehadiran corona adalah harus beradaptasi. Bukan dengan ketakutan atau mengurung diri karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini selesai. Saya percaya kepada kemampuan manusia untuk beradaptasi," ujarnya.

Mengutip penelitian Patricio Goldstein, dkk. yang menggunakan data dari 152 negara, Ade menyampaikan bahwa kebijakan lockdown tidaklah begitu efektif dan cenderung efektivitasnya makin lama makin menurun. Awalnya, kebijakan lockdown efektif dalam menekan penyebaran virus. Namun, dalam jangka panjang efektivitasnya cenderung menurun.

Ade menilai, kebijakan PPKM yang dijalankan pada bulan Juli 2021 terlihat efektif untuk menurunkan angka kasus positif baru. Namun, berkaca dari penelitian pada 152 negara tersebut, kebijakan ini jangan terlalu lama dilaksanakan. Selain efektivitasnya akan menurun, kebijakan pembatasan aktivitas sosial yang berjangka panjang akan menyengsarakan rakyat.

Bagi kelas menengah ke atas dan pekerja formal, lanjut Ade, kebijakan pembatasan kegiatan sosial tidaklah terlalu bermasalah. Mereka memiliki rumah yang nyaman, bisa tenang bekerja di dalam rumah, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tetap memiliki pendapatan. Lain ceritanya bagi para pekerja informal dan kelompok masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah.

"Itu mengapa saya mengkritik perpanjangan masa PPKM. Karena bagaimana nasib para pedagang asongan, penjual kaki lima, buruh harian, supir, pekerja lepas. Mereka hanya akan mengandalkan bantuan dari pemerintah," pungkasnya.