Bos WHO Serukan Global Setop Sementara Vaksin Booster, Ini Alasannya

Bos WHO Serukan Global Setop Sementara Vaksin Booster, Ini Alasannya Kredit Foto: Reuters/Denis Balibouse

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyerukan penangguhan vaksin booster untuk Covid-19 setidaknya hingga akhir September. Kepala WHO Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan jeda akan memungkinkan setidaknya 10 persen dari populasi di setiap negara untuk divaksinasi.

Sejumlah negara termasuk Israel dan Jerman telah mengumumkan rencana untuk memberikan dosis ketiga. Tapi Dr Tedros telah memperingatkan negara-negara miskin tertinggal dalam pelaksanaan vaksinasi.

 Baca Juga: WHO Sebut Kasus Covid-19 Global Naik Signifikan, Menlu RI: Termasuk di Asia Tenggara

Menurut WHO, negara-negara berpenghasilan rendah hanya mampu memberikan 1,5 dosis untuk setiap 100 orang karena kurangnya pasokan. Dr Tedros mengatakan sebagian besar vaksin harus diberikan ke negara-negara berpenghasilan rendah.

"Saya memahami kepedulian semua pemerintah untuk melindungi rakyatnya dari varian Delta. Tetapi kami tidak dapat menerima negara-negara yang telah menggunakan sebagian besar pasokan vaksin global menggunakan lebih banyak lagi," kata Dr Tedros, dilansir di BBC, Kamis (5/8).

Ini adalah seruan keras dari WHO, karena badan tersebut berusaha untuk mempersempit kesenjangan antara negara-negara berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah. WHO ingin 10 persen orang di setiap negara divaksinasi bulan depan, tetapi target itu tidak mungkin terpenuhi pada saat ini.

Di Haiti dan Republik Demokratik Kongo, tidak ada penduduk yang menerima dua dosis vaksin. Indonesia, yang telah mengalami lonjakan infeksi dan kematian dalam beberapa bulan terakhir karena varian Delta, hanya memvaksinasi penuh 7,9 persen dari populasinya, menurut Our World in Data.

Selanjutnya
Halaman

Lihat Sumber Artikel di Republika Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini