Kantor Jokowi dan Kantor Mbak Puan Diancam Dikepung, PDIP Teriak Keras-Keras: Jangan Kasih Izin!
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Diketahui sebelumnya, seruan aksi PB HMI termasuk dalam surat instruksi nomor 144/A/Sek/12/1443 bertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi-Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis Covid-19 gagal memenuhi hak masyarakat.
"Kami pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal," kesimpulan dalam surat instruksi tersebut.
Baca Juga: Balas Politisi PDIP, Demokrat: Keliru Besar jika Salahkan Pak SBY
PB HMI pimpinan Pj. Abdul Muis Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6-13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasi mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat.
"Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," sebagaimana dikutip dari surat tersebut.
Adapun Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menilai ajakan demo itu hanya gertak sambal.
"Gertak sambal..!!, cuitnya dalam akun Twitternya.
Selain itu, ia meyakini demo tersebut tidak akan berjalan lantaran yang hadir sedikit.
"Saya yakin demo ini tak akan berjalan. Kalaupun ada yang laksanakan paling belasan orang yg hadir," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
