Bersitegang Soal Cat Pesawat RI 1, Demokrat-PDIP Adu Mulut

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) geregetan dengan Partai Demokrat yang protes soal pergantian cat pesawat kepresidenan dari warna biru menjadi Merah Putih. Partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri itu tak habis pikir dengan kebijakan yang telah disetujui DPR itu.

“Aneh saja kalau sekarang ada parpol atau anggota dewan yang mengritiknya,” ujar politisi PDIP, Arteria Dahlan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Anggota Komisi III DPR ini merincikan, salah satu protes parpol yang aneh itu adalahpersoalan anggaran yang konon mencapai angka Rp 2 miliar. Padahal, Arteria menyebut beragam urusan anggaran, termasuk pengecetan pesawat kepresidenan itu sudah dilalui dan disetujui parpol di Senayan pada 2019. “Lah dulu saat dibahas, kenapa tak ditolak, bahkan mereka tidak mempermasalahkan sedikit pun kala itu?” ujarnya.

Baca Juga: Balas Politisi PDIP, Demokrat: Keliru Besar jika Salahkan Pak SBY

Politisi jebolan Universitas Indonesia (UI) menganalogikan, sensitifitas pengecetan pesawat ini seperti post colour syndrome, plesetan dari post power syndrome. Yaitu, sindrom pasca kekuasan. Alias, tidak bisa melepaskan kekuasaan yang sudah hilang dari Demokrat.

Pria berusia 46 tahun ini meyakini, tidak ada yang salah dengan pengecatan pesawat presiden dari warna biru di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kini diganti menjadi Merah Putih, warna bendera Indonesia.

“Justru, yang harusnya dipermasalahkan itu dulu jamannya Pak SBY, kok pesannya warna biru. Padahal memungkinkan untuk memesan warna Merah Putih. Tapi kami beradab dan berpikiran positif saja,” kilahnya.

Arteria menduga, jangan-jangan Partai Demokrat protes karena warna bendera partainya tidak lagi identik dengan warna pesawat kepresidenan yang lama. Warna saat ini, Merah Putih, adalah simbol persatuan sesuai warna bendera nasional Indonesia.

Ketua tim kuasa hukum Megawati-Prabowo Subianto pada Pemilu 2009 itu menyarankan, tiga pilar partai baik itu di eksekutif, legislatif dan struktur wajib turun gunung membantu rakyat melawan pandemi Covid-19. “Saya pastikan, cara-cara mengatasnamakan rakyat yang dilakukan mereka tidak akan efektif, dan justru kontra produktif “ tegasnya.