Syarat Masuk Amerika Diperbarui, Orang Asing Wajib Vaksinasi Penuh

Warta Ekonomi, Washington -

Pemerintah Amerika Serikat sedang mengembangkan rencana untuk mewajibkan hampir semua pengunjung asing ke AS untuk divaksin penuh terhadap COVID-19 sebagai bagian dari pencabutan pembatasan perjalanan, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters, Rabu 4 Agustus 2021.

Pembatasan perjalanan yang selama masa pandemi diterapkan oleh AS telah menghalangi orang dari sebagian besar negara di dunia untuk memasuki negara itu.

Baca Juga: Alert! Inilah Pesan Terbaru Epidemiolog Amerika: Varian Lebih Buruk dari Delta Bisa Datang...

Gedung Putih ingin membuka kembali perjalanan yang akan memulihkan bisnis penerbangan dan industri pariwisata.

Namun, AS tidak siap untuk segera mencabut pembatasan karena meningkatnya kasus COVID-19 dan varian Delta yang sangat menular, kata pejabat itu.

"Pemerintahan (Presiden Joe) Biden memiliki kelompok kerja antarlembaga yang bekerja untuk menyiapkan sistem baru ketika kami dapat membuka kembali perjalanan," ujar pejabat itu.

Dia menambahkan bahwa itu termasuk "pendekatan bertahap yang seiring waktu akan berarti, dengan pengecualian terbatas, bahwa warga negara asing yang bepergian ke Amerika Serikat (dari semua negara) perlu divaksin sepenuhnya."

Pembatasan perjalanan luar biasa oleh AS pertama kali diberlakukan terhadap China pada Januari 2020 untuk mengatasi penyebaran COVID-19.

Banyak negara lain telah ditambahkan dalam daftar larangan perjalanan masuk AS itu, dan yang terbaru adalah India pada Mei.

Komentar pejabat itu adalah sinyal terkuat hingga saat ini bahwa Gedung Putih berupaya untuk melonggarkan pembatasan perjalanan tersebut.

Pada Juli, Reuters melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan untuk mewajibkan pengunjung asing untuk divaksin yang merupakan bagian dari diskusi tentang cara melonggarkan pembatasan perjalanan.

Pejabat itu menambahkan, "kelompok kerja sedang mengembangkan proses kebijakan dan perencanaan yang harus dipersiapkan pada waktu yang tepat untuk transisi ke sistem baru".