Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Muhyiddin Yassin Ogah Mundur Usai Didemo, Ini yang Terjadi pada Politik Malaysia

Muhyiddin Yassin Ogah Mundur Usai Didemo, Ini yang Terjadi pada Politik Malaysia Kredit Foto: Reuters
Warta Ekonomi, Kuala Lumpur -

Gonjang-ganjing politik Malaysia masih terjadi hingga saat ini pascamunculnya tuntutan agar Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin mundur dari jabatannya. Pada pekan ini Muhyiddin sendiri dengan tegas menolak untuk mundur meskipun dukungan mayoritas disebut sudah tak lagi di pihaknya.

PM Muhyiddin Yassin juga mengatakan pergantian kekuasaan pemerintahan saat pandemi COVID-19 sekarang tidak akan membuat situasi lebih baik sebagaimana dilansir Malaysia Kini.

Baca Juga: Suara Oposisi Semakin Kencang Minta Muhyiddin Yassin Lengser, Raja Malaysia Ambil Langkah...

Diketahui sebagian anggota Parlemen dan sebagian sekutu Muhyiddin Yassin sudah menarik dukungan darinya. Namun PM tersebut mengatakan dia akan menunggu berlangsungnya pemungutan suara alias voting pada bulan depan untuk menguji legitimasi pemerintahannya. PM Malaysia mneolak mundur hanya karena desakan.

PM Muhyiddin Yassin juga kemarin sudah bertemu dengan Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah dan mendapatkan informasi bahwa setidaknya ada 8 anggota Parlemen dari partai berkuasa yang justru mendukungnya menarik dukungan.

Diketahui partai tersebut yakni United Malays National Organization, partai sekutu terkuat dengan 38 anggota Parlemen. Namun suara dari UMNO untuk PM Muhyiddin Yassin saat ini jelas terbelah. Ditariknya dukungan dari para anggota UMNO itu yang membuat sejumlah pihak menilai bahwa PM Malaysia itu tak lagi pas berada di kursi PM.

Muhyiddin naik pemerintahan pada Maret 2020 setelah kolaspnya pemerintahan yang disebut reformis sejak Pemilu 2018. Partainya kemudian bergabung dengan UMNO dan memenangkan suara mayoritas di pemerintahan.

Namun sejak Januari, Muhyiddin kehilangan kepercayaan politik dan dia memerintah tanpa persetujuan legislatif dalam penanganan COVID-19. Muhyiddin bahkan memberlakukan keadaan darurat yang membuat Parlemen bak dibekukan untuk melakukan voting terhadap kekuasaannya.

Hingga saat ini angka COVID-19 di Malaysia masih cukup tinggi. Dalam pekan ini, lebih dari 1000 kasus penambahan COVID-19 per hari terjadi di negara ini.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: