PDIP Ikut-ikutan Kritik Jokowi, Gerindra Geregetan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ikut geregetan dengan hujan kritik yang dilayangkan partai oposisi dan koalisi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menanggulangi pandemi Covid-19. Para pengkritik itu ditantang beraksi nyata, bukan omong doang.

"Ayo gelar mosi tidak percaya kepada Jokowi terkait penanganan Covid-19. Berani nggak?" ujar politisi senior Partai Gerindra, Arief Poyuono, dilansir dari Rakyat Merdeka.

Baca Juga: Presiden Jokowi Didesak Pecat Firli Bahuri, Seret Maladministrasi Alih Status Pegawai KPK

Pernyataan itu sebagai respons atas kritik kepada Presiden Jokowi yang dinilai hanya sebatas pencitraan semata. Mulai dari Partai Demokrat yang menyebut bangsa gagal alias failed nation soal cara Jokowi melawan virus asal Wuhan, sampai elite partai penguasa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga ikut-ikutan.

Pengkritik dari Banteng pun bukan kader biasa. Dia adalah Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR, Puan Maharani yang menyinggung soal data anak-anak yatim piatu karena pandemi. Bahkan, dua legislator dari PDIP, Effendi Simbolon dan Masinton Pasaribu juga mengkritik mengapa pemerintah tidak memilih opsi lockdown.

Poyuono mengaku gerah dengan banjir kritik terhadap pemerintah. Bukan masalah isi kritiknya, mantan politisi PDIP ini menilai caranya saja yang tidak pas. Menurutnya, baik PDIP dan Demokrat sudah tahu jalan legal mengkritik. Misalnya, menggunakan hak angket di DPR membuat Panitia Khusus (Pansus).

"Kalau cuma kritik, mana didengar pemerintah. Yang ada cuma adu mulut di media sosial dan media-media. Ayo, berani nggak bentuk Pansus," tantangnya.

Wakil Ketua DPP Gerindra medio 2015-2019 ini menilai, sewajarnya wakil partai di parlemen menggunakan hak konstitusionalnya menguliti kebijakan pemerintah. Misalnya, tentang tata kelola Pemerintah melawan pandemi Covid-19.

Aktivis buruh ini merinci, mulai dari banyaknya korban jiwa saat pandemi dan besarnya duit negara mengatasi pandemi, sudah cukup untuk meminta keterangan secara resmi kepada pemerintah melalui parlemen. Menurutnya, keruwetan politik berupa kritik pedas ini justru mengganggu psikologis masyarakat yang seharusnya diajak bersatu melawan pandemi Covid-19. "Ini sebenarnya ada apa?" ujarnya.

Dikatakan, kritik elite PDIP kepada pemerintah seperti menampar muka sendiri. Logikanya, Presiden Jokowi itu juga kader PDIP dan partai pimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri termasuk partai dominan di dalam pemerintahan.

Dia menduga, hujan kritik barisan Banteng menandakan mulai pupusnya dukungan PDIP kepada Pemerintahan Jokowi. "Kalau begitu, PDIP sekalian saja menarik seluruh kadernya yang jadi menteri Jokowi-Kiai Ma’ruf," sindirnya.

Namun, politisi PDIP Arteria Dahlan menilai, tidak ada yang salah atas sikap kritis yang dilontarkan elite partainya, termasuk Puan Maharani. Loyalis Puan ini juga menepis asumsi sikap kritis ini sebagai upaya pencitraan menuju Pilpres 2024.

"Kenalilah Puan. Beliau punya cara-cara yang sangat elegan. Apalagi yang boleh dikatakan sangat-sangat beradablah, tahu kapan bergerak, kapan berucap, kapan bertindak," ujarnya.

Anggota Komisi III DPR ini memastikan, komunikasi politik antara Jokowi, Megawati, dan PDIP berjalan sangat baik. Ditegaskannya, Fraksi PDIP di DPR tetap berkomitmen mengawal Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf. "Teman saja tidak pernah ditinggalkan PDIP, apalagi kader yang menjabat sebagai kepala pemerintahan," tutupnya.