Kritik Kebijakan Pemerintah Jokowi, Politisi Demokrat: Penerapan PPKM Kontroversial

Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Demokrat, Syarief Hasan, menyebut penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah kontroversial.

"Ini satu kebijakan yang kontroversial yang seharusnya tidak terjadi, tetapi kalau ditelusuri tentunya menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat," kata Syarief lewat video diskusi daring, Sabtu (14/8/2021).

Baca Juga: Kisruh Demokrat Lanjut, Kubu AHY: Ada Pihak yang Buat Keruh Situasi

Syarief mengatakan, selama PPKM diterapkan masyarakat dibatasi aktivitasnya, sementara di sisi lain para tenaga asing dari China diizinkan pemerintah masuk ke Indonesia.

"Saya masih melihat, masih ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak konsisten. Memberikan ruang yang begitu besar kepada stakeholder selain yang berkepentingan untuk melaksanakan kegiatan ekonominya dengan alasan untuk meneruskan proyek-proyek yang strategis, yang sudah dicanangkan pemerintah," ujarnya.

"Seperti contoh, saya katakan pada Sabtu, 7 Agustus masih ada tenaga kerja dari China masuk ke Indonesia, di sela-sela kita masih melakukan PPKM Darurat," sambungnya.

Di samping itu, Politisi Demokrat ini juga menyebut dari awal pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia pemerintah menunjukkan sikap dilematis. "Karena kelihatan pemerintah dalam posisi yang dilematis, apakah mengutamakan kesehatan rakyat dulu atau ekonomi dulu lebih awal. Namun, lebih memilih meningkatkan ekonomi karena pada saat itu kita dalam keadaan resesi, minus 5,9 persen," ujarnya.

"Itu kelihatannya sangat mengkhawatirkan bagi pemerintah sehingga mengutamakan kepentingan ekonomi. Sehingga, tidak terjadilah kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa memutus rantai penyebaran Covid-19," sambungnya.

Setelah itu, Syarief menyebut bahwa pemerintah baru menyadari pentingnya keselamatan masyarakat setelah pandemi Covid-19 berlangsung satu tahun.

"Setelah periode satu tahun berlalu ternyata pemerintah menyadari bahwa memang harus mengutamakan kebijakan, kepedulian, keberpihakan kepada kesehatan rakyat duduk keselamatan rakyat baru ekonomi," ujarnya.