Kebijakan Pemerintah Sering Berubah, Presiden Jokowi Akui...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo menyadari bahwa kebijakan selama masa pandemi COVID-19 kerap berganti-ganti. Mulai dari pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat yang dievaluasi setiap seminggu, dan terkadang memang membuat bingung masyarakat.

Tapi Jokowi menegaskan bahwa hal itu harus dilakukan. Karena pandemi adalah bagaimana cara terus berdaptasi dan mencari kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan ekonomi rakyat.

Baca Juga: Pedas! Jokowi Dikritik Habis-habisan: Pakai Baju Adat, tapi Wilayah Adat Dibabat!

"Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan," kata Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang DPD-DPR di Ruang Sidang Paripurna I Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2021.

Jokowi mengatakan masa pandemi telah mengajarkan kepada seluruh masyarakat dan masyarkat dunia untuk terus mencari titik keseimbangan. Keseimbangan menurut versinya adalah dengan menggunakan istilah gas-rem.

Pemerintah, kata Jokowi, dalam mengambil keputusan selalu merujuk kepada data, ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.

"Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat," katanya.

Jokowi menekankan, adaptasi itu dilakukan karena mutasi virusnya pun selalu berubah. Pengetatan mobilitas tak bisa dihindari.

Bantuan sosial diberikan lebih banyak dibanding situasi normal.

Mulai dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan. Dan, Subsidi Kuota Internet untuk daerah-daerah PPKM kepada tenaga pendidik dan pelajar.

"Maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," kata Jokowi.