Kebijakan PPKM Berubah-ubah, Jokowi Blak-blakan Ungkap Alasannya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo, dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR/DPR/DPD RI, menjelaskan mengenai berbagai kebijakan di tengah pandemi COVID-19. Terutama menyangkut PPKM, yang kerap berubah.

Presiden Jokowi mengatakan, memang pandemi membuat pemerintah harus mencari titik seimbang. Apakah harus digas lalu direm, ataran sektor ekonomi dan kesehatan. 

Baca Juga: Pedas! Jokowi Dikritik Habis-habisan: Pakai Baju Adat, tapi Wilayah Adat Dibabat!

"Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat," kata Presiden Jokowi dalam pidatonya, Senin 16 Agustus 2021.

Kepala Negara menegaskan, bahwa arah kebijakan tetap dipegang secara konsisten. Hanya memang strategi dan manajemen lapangan tetap harus dinamis. Sebab akan menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangannya.

"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu,
dengan merujuk kepada data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten," jelas Presiden. 

PPKM yang dilakukan pemerintah, mulai diterapkan sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Dimana saat kasus melonjak drastis akibat varian delta COVID-19, tingkat keterisian rumah sakit juga mulai meningkat. Diberlakukan PPKM Darurat, hingga kemudian pemberlakuan PPKM per level, level 2,3 dan 4.

"Justru itulah yang harus kita lakukan, untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat. Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," jelasnya.

Meski begitu, dengan penerapan kebijakan seperti itu, pemerintah juga mengeluarkan berbagai bantuan sosial. Karena kebijakan tersebut berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat.

"Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja juga terus ditingkatkan," katanya. Termasuk subsidi kuota internet di daerah-daerah PPKM yang semaksimal mungkin diberikan kepada guru, murid, mahasiswa dan dosen.