Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gobel: APBN 2022 Harus Didukung Kebijakan Non-Fiskal yang Lebih Efektif

Gobel: APBN 2022 Harus Didukung Kebijakan Non-Fiskal yang Lebih Efektif Kredit Foto: DPR

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan, sasaran pembangunan pada 2022 adalah menekan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,5-6,3%. Kemudian tingkat kemiskinan di kisaran 8,5-9,0%, dengan penekanan pada penurunan kemiskinan ekstrem serta tingkat ketimpangan, rasio gini di kisaran 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia di kisaran 73,41-73,46.

Meskipun berat, Gobel cukup optimistis bahwa sasaran pembangunan bisa tercapai. Namun  dengan catatan kementerian mampu lebih bekerja keras untuk menyusun program dan kebijakan agar bisa lebih efektif mendorong pertumbuhan ekonomi dan pencapaian sasaran yang ditetapkan tersebut. 

“Dengan adanya UU Cipta Kerja, kementerian dan lembaga pemerintah sebetulnya mempunyai ruang gerak yang lebih luas dalam mendorong dinamika ekonomi baik sektor perdagangan, industri, pariwisata dan investasi. Tinggal bagaimana peluang ini bisa diefektifkan dengan koordinasi yang lebih baik dan menghilangkan ego sektoral,” katanya.

Baca Juga: Jokowi Tak Minta Maaf Sedikit Pun: Tak Ada Empati dan Rasa Duka Cita!

Prioritaskan TKDN dan UMKM

Gobel juga menekankan, untuk bisa mencapai sasaran pembangunan tersebut, kementerian dan daerah harus lebih memprioritas belanja negara pada produk dalam negeri yang sudah memenuhi ketentuan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan menjauhi penggunaann produk impor. Penggunaan produk dalam negeri tidak hanya berdampak positif terhadap proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus membuka peluang kerja yang sangat dibutuhkan dalam menurunkan angka pengangguran. 

“Semaksimal mungkin, belanja kementerian dan lembaga harus menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap upaya pemulihan sektor UMKM. Pemulihan sektor ini akan mempercepat pemulihan ekonomi secara keseluruhan karena faktanya kontribusi terbesar pada PDB dan penyerapan lapangan kerja selama ini ada pada sektor UMKM.

“Insentif yang lebih besar perlu dialokasi untuk UMKM agar mereka bisa kembali bergerak dari keterpurukan selama pandemi Covid-19,” katanya. 

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: