Kelapa Sawit: Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan Daerah Terpencil

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di tengah pandemi Covid-19, industri minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) tetap berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Di daerah sentra kelapa sawit, aktivitas perekonomian terus berjalan tanpa hambatan.

"Dari survei yang kami lakukan di 11 provinsi dan 31 kabupaten, pandemi Covid-19 tidak mengganggu ekonomi petani sawit. Kami mensyukuri harga CPO dan TBS (tandan buah segar) petani sangat tinggi dan jarang terjadi durasi harga tinggi seperti sekarang berlangsung dalam waktu lama. Daerah remote area dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua sedang menikmati harga," ujar Sekjen Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Rino Afrino, dalam keterangan tertulisnya, Jumat (20/8/2021).

Baca Juga: Pertumbuhan Produksi Sawit Indonesia Relatif Cepat, Mengapa?

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pembangunan, Rino mengatakan, banyak desa di wilayah terpencil yang dulunya tidak ada kehidupan, kini berubah setelah kelapa sawit masuk ke wilayah tersebut.

"Terjadi perputaran ekonomi, kehidupan desa seperti di kecamatan banyak hadir bank milik negara dan swasta. Banyak sekolah dan pasar yang sebelumnya tidak ada karena wilayah tersebut terpencil," kata Rino.

Dalam kesempatan sama, mantan Menteri Pertanian RI, Prof. Bungaran Saragih, mengakui bahwa kelapa sawit mampu mengurangi kemiskinan karena terdapat peran rakyat di dalam rantai bisnis. Kelapa sawit memiliki kemampuan membangun ekonomi sebuah areal terpencil menjadi lebih cepat.

Terdapat banyak kabupaten baru yang lahir di wilayah remote area seiring dinamika dan akselerasi perkembangan sawit. Kehadiran perkebunan kelapa sawit telah tersebar di 190 kabupaten yang berdampak positif bagi perekonomian daerah.

"Saat ini, kelapa sawit adalah komoditas terbesar bagi Indonesia yang kontribusinya lebih baik daripada minyak bumi. Di sinilah perlunya memperkuat kemitraan perusahaan dan rakyat dengan dukungan kebijakan bersahabat dari pemerintah kita," ujar Prof. Bungaran.