Tak Pandang Bulu, Pakar Minta Aparat Hukum Pedomani Jokowi Soal Pemeriksaan BPK

Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Dr. Sonyendah Retnaningsih mengapresiasi dan mendukung penuh atensi Presiden Joko Widodo terhadap peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa pandemi.

Sebagaimana dinyatakan Kepala Negara dalam Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI, di Gedung MPR, Senayan, Senin (16/8), Presiden mengenai peran pemeriksaan BPK mengatakan. Baca Juga: Kematian Akibat Covid-19 Bikin Ngeri, Jokowi: Jangan Cuma Duduk-Duduk di Kantor!

”Situasi pandemi bukan situasi normal, dan tidak bisa diperiksa dengan standar situasi normal. Yang utama adalah menyelamatkan rakyat sebagai hukum tertinggi dalam bernegara,” kata Presiden dalam Sidang MPR tersebut. 

Untuk itu, kata Presiden, "…peran pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK juga perlu dilakukan beberapa penyesuaian." Sonyendah mengingatkan agar Aparat Penegak Hukum  pun ikut pedomani arahan Presiden Jokowi ini. 

Menurut Sonyendah, pernyataan Presiden tersebut menunjukkan Kepala Negara sangat memahami ketidaknormalan situasi di tengah pandemi Covid-19. Sebagai pemimpin tertinggi jajaran eksekutif, Presiden paham benar BPK sebagai lembaga tinggi negara sangat berperan penting dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Baca Juga: KNPI: Pak Jokowi, Tunjuk Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI!

Karena itu, Sonyendah setuju dan mendukung Presiden dalam kondisi seperti ini audit BPK pun tidak bisa dilakukan sebagaimana kondisi pada saat situasi berjalan normal. 

Sebab apabila BPK melakukan tugasnya tersebut yang seakan-akan kondisi negara normal-normal saja, yang terjadi adalah hal-hal yang dapat dikualifikasi akan berlawanan dengan kondisi aktual yang terjadi. 

“Situasi pandemi adalah kondisi kedaruratan yang membutuhkan kecepatan dan terobosan,” ujar dia.