Sekjen PDIP Sindir Pemilu 2009 Halalkan Segala Cara, Demokrat Beri Jawaban Pedas

Warta Ekonomi, Jakarta -

Partai Demokrat menanggapi pernyataan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyoroti soal pelaksanaan Pemilu 2009 yang kala itu dimenangkan Partai Demokrat.

Dalam pertemuannya dengan Sekjen Partai Gerindra, Hasto berbicara soal adanya tindakan menghalalkan segala cara hingga menarik elemen KPU menjadi pengurus partai pada masa tersebut.

Menjawab sindiran Hasto, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani meminta Hasto untuk fokus saja dengan agenda PDI Perjuangan sebagai the ruling party yang harus bertanggung jawab memastikan pemerintah bekerja optimal menunaikan janji-janjinya saat Pemilu.

Baca Juga: PDIP dan Gerindra Bertemu, Eh Ayahnya AHY yang Dibuat Bonyok-Bonyok, Pilpres 2009 SBY Curang!

"Hingga kini tak ada capaian dan janji baik di bidang ekonomi, politik dan hukum yang ditepati. Tak perlu buat pengalihan isu apalagi di tengah krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 seperti saat ini," kata Kamhar kepada wartawan, Rabu (25/8/2021).

Kamhar kemudian mengkritisi gaya politik post truth yang dikembangkan Hasto sebagai bentuk distorsi demokrasi, yang ia sebut hanya menjadi benalu reformasi.

Jika berbicara ihwal elemen KPU, Kamhar mengatakan, bahwa banyak jejak digital yang menyajikan informasi upaya Hasto mengintervensi anggota KPU pada perkara Harun Masiku. Termasuk jejak digital pertemuan politisi PDIP dengan oknum anggota KPU menjelang Pemilu.

Sementara itu menjawab pernyataan Hasto terkait adanya elemen KPU yang ditarik menjadi pengurus partai pada Pemilu 2009, Kamhar memberi penjelasan soal Andi Nurpati, seorang anggota KPU pada era itu yang masuk dalam jajaran kepengurusan Partai Demokrat.

"Andi Nurpati sendiri masuk Partai Demokrat setelah tak lagi menjadi anggota KPU, itu hak politiknya untuk memilih jalan pengabdian baru berkiprah dipolitik dan yang dipilihnya adalah Partai Demokrat," kata Kamhar.

Menurut Kamhar jalan yang dipilih Andi menjadi kader partai merupakan hal biasa. Langkah serupa juga dilakukan oleh mantan anggota KPU lainnya yang memilih masuk partai politik.

"Itu biasa saja, terlalu picik jika Hasto memberi stigma KPU ditunggangi pada masa itu. Fenomenanya saat ini justru banyak mantan komisioner KPU di berbagai daerah masuk PDIP," ucap Kamhar.