Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Buah Tak Puas dengan Pemerintah, Elektabilitas PDIP Melorot

Buah Tak Puas dengan Pemerintah, Elektabilitas PDIP Melorot Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei mengenai pilihan partai politik jika pemilu dilaksanakan saat ini.

Hasilnya, elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menempati urutan pertama dengan meraup angka 24,4 persen, disusul Partai Gerindra yang memperoleh angka 12,8 persen.

"PDIP di survei bulan Juli mendapatkan angka 24,4 persen, Gerindra menyusul di peringkat kedua 12,8 persen," ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis hasil survei secara daring, Rabu (25/8).

Sementara itu, elektabilitas Partai Golkar dan Demokrat berada di peringkat berikutnya yang sama-sama mendapatkan angka sembilan persen.

Kemudian, ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas 8,2 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tujuh persen, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3,9 persen, Nasdem 3,5 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) 2,2 persen.

Sementara, partai-partai lain memperoleh elektabilitas di bawah satu persen. Sedangkan, masih ada 17 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu.

Burhanuddin memerinci, tren pilihan partai untuk PDIP menurun dibandingkan hasil survei pada April 2021 yang mengantongi angka 27,5 persen.

Dia menduga penurunan elektabilitas tersebut dampak dari penurunan tingkat kepuasan kepada kinerja pemerintah.

"Ada dampak kepada partai pemerintah yang lain, tetapi kecil. Yang paling banyak terdampak adalah PDIP, wajar," ujarnya.

Hal ini berbanding terbalik kepada Gerindra yang notabenenya juga telah bergabung di pemerintahan. Meskipun kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah menurun, tetapi elektabilitas Gerindra mengalami peningkatan.

Menurut Burhanuddin, di mata memori publik, Gerindra belum dianggap sebagai partai pendukung pemerintah. Padahal, kebijakan pemerintah saat dibawa parlemen selalu diamankan Gerindra.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: