Kebutuhan Dana Penanganan Iklim Capai 266 Miliar Dolar AS per 2030, Menkeu: Kita Butuh Bantuan Luar

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, biaya yang dibutuhkan untuk menangani perubahan iklim mencapai 266 miliar dolar AS per 2030. Angka tersebut setara dengan Rp3.835 triliun (kurs Rp14.420).

"Hingga 2030, biaya yang diperlukan bisa mencapai 266 miliar dolar Amerika. Ini berarti belanja mitigasi kementerian/lembaga kita selama ini baru menutupi 21% dari kebutuhan pembiayaan untuk bisa mencapai Komitmen Paris atau Net Zero Emission pada 2060," kata Sri Mulyani dalam acara daring Katadata, Kamis (26/8/2021).

Baca Juga: Dibanjiri Kebijakan dan Stimulus, Kemenkeu Klaim Daya Tahan Perbankan Terjaga

Menurutnya, ada lima sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap penurunan emisi karbon di Indonesia, yakni kehutanan (17%), energi dan transportasi (11%), limbah (0,38%), pertanian (0,32%), dan industri (0,1%).

Dari kelima sektor tersebut, sektor yang membutuhkan dana terbesar adalah energi dan transportasi. Pasalnya, sektor tersebut membutuhkan pemindahan energi dari non renewable energy menjadi renewable energy serta pemindahan jenis transportasi dari transportasi berpolusi menjadi transportasi hijau.

"Ini semua membutuhkan biaya investasi yang luar biasa besar dan tidak mungkin hanya dilakukan oleh APBN, bahkan tidak bisa hanya dilakukan oleh Indonesia sendiri," ujarnya.

Ia menilai, perlu adanya mobilisasi dana yang berasal dari swasta, baik domestik maupun global. Selain itu, juga dibutuhkan formulasi kebijakan di bidang iklim investasi yang dapat meningkatkan investasi di sektor energi dan transportasi hijau.

Salah satunya melalui Omnibus Law Cipta Kerja yang mengatur tentang kebijakan investasi. Kemudian, pemerintah juga memberikan kemudahan investasi di bidang pembangunan berkelanjutan, baik itu proyek hijau maupun proyek mitigasi dan adaptasi.

Sri Mulyani juga menyampaikan pemerintah menggunakan berbagai instrumen fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan fasilitas APBN lain untuk memberikan insentif kepada proyek hijau yang dapat membantu Indonesia menurunkan emisi karbon.

"Komitmen untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 harus terus dilakukan secara konsisten. Dibutuhkan tidak hanya kerja keras dan policy, tapi juga pendanaan," tuturnya.