Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Respons 'Warisan Utang' Jokowi, Anak Buah Prabowo: Rakyat Harus Bayar...

Respons 'Warisan Utang' Jokowi, Anak Buah Prabowo: Rakyat Harus Bayar... Kredit Foto: Boyke P. Siregar
Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, merespons meningkatnya utang Indonesia di masa Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Menurutnya, utang yang meningkat pada masa Pemerintahan Jokowi pada saat ini tidak perlu dipersoalkan karena digunakan untuk menyejahterakan ratusan juta rakyat Indonesia.

Baca Juga: Jokowi Kumpulkan Parpol Koalisi, 3 Harapan Demokrat Mengudara

"Karna utang yang diambil Presiden Jokowi rakyat yang menikmati dari pengunaan utang, maka rakyat harus membayar dengan disiplin bayar pajak," katanya dalam cuitan yang dikutip Kamis (26/8/2021).

Dia mengemukakan, rakyat membayarkan melalui pajak PBB. "Kalau ada masih ada pendapatannya untuk belanja dan bayar pajak PBB," ujarnya.

Tak hanya itu, dia pun menambahkan memberi solusi sederhan jika Indonesia tidak mampu membayar utang luar negerinya.

"Kalau pendapatan enga cukup bayar UTANG. Ya kangmas @jokowi hrs berani kemplang UTANG atau cari UTANG baru lagi untuk nutup UTANG.. Gampang kan.. Yg penting UTANG utk rakyat Indonesia bukan utk foya foya," sambungnya dalam cuitan lanjutan.

Sebelumnya, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J Rachbini memprediksi besar kemungkinan Presiden Jokowi akan mewariskan utang sebesar Rp10 ribu triliun lebih ke presiden berikutnya.

Didik mencatat, utang yang menjadi tanggungan pemerintah bukan hanya di APBN sebesar Rp6.527 triliun, tetapi juga utang BUMN sebesar Rp2.143 triliun. Utang BUMN keuangan sebesar Rp1.053,18 triliun dan BUMN nonkeuangan sebesar Rp1.089,96 triliun.

"Jadi total utang pemerintah pada masa Presiden Joko Widodo sekarang sebesar Rp8.670 triliun," tuturnya.

Selain itu, kata Didik, BUMN juga diminta dan dibebani tugas untuk pembangunan infrastruktur. Sementara, seandainya gagal bayar atau bangkrut, harus ditanggung APBN, sehingga menjadi bagian dari utang pemerintah.

"Warisan utang Presiden Jokowi kepada presiden berikutnya bisa lebih dari Rp10 ribu triliun," kata dia.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: