Tunjangan Para PNS Dipangkas, Sabar Ya Negara Lagi Tekor

Belanja negara, yang selama pandemi digunakan sebagai bantalan ekonomi, akan dikonsolidasi untuk menurunkan defisit anggaran secara bertahap. "Secara sederhana, kita menurunkan defisit. Tahun lalu, defisit kita 6,1 persen dari PDB (pendapatan domestik bruto). Tahun ini 5,7 persen, dan tahun depan sedang kita bicarakan dengan DPR. Kita harap bisa 4,8 persen," terangnya.
 
Anggota Komisi XI DPR, Ecky Awal Mucharam menyebut, pemangkasan tunjangan ASN ini menjadi kabar buruk bagi ASN. Apalagi, masih banyak ASN golongan rendah yang gajinya di bawah upah minimum provinsi (UMP) di daerah.
 
Ecky memahami, penerimaan negara tahun lalu turun drastis ketimbang 2019. Anehnya, di 2020 ada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Rp 245,59 triliun yang seharusnya digunakan untuk penanganan pandemi dan meningkatkan belanja Pemerintah untuk mendorong perekonomian.

Baca Juga: Isu Bakal Isi Salah Satu Pos Kementerian, PAN Buka Suara: Hak Prerogatif Presiden Jokowi
 
"Anehnya, tahun ini, Pemerintah menggelontorkan puluhan triliun untuk BUMN. Termasuk untuk proyek kereta cepat yang manfaatnya tidak dirasakan mayoritas rakyat Indonesia," ucap Ecky, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.
 
Harusnya, kata dia, Pemerintah benar-benar melakukan dan menerapkan prinsip spending better agar belanja pemerintah fokus pada penanganan pandemi dan dampaknya. Termasuk menjaga daya beli masyarakat, PNS golongan rendah, buruh, petani, nelayan, pengusaha mikro dan ultra mikro, serta sektor informal.
 
Peneliti Indef, Ahmad Heri Firdaus juga menilai, peniadaan tunjangan berpengaruh terhadap belanja ASN. Apalagi, porsi tunjangan lebih besar dan yang paling diharap-harap. Saat tunjangan dipotong, efek dominonya bisa menekan laju pertumbuhan ekonomi, karena daya beli akan menurun.