Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

IDI Ajak Publik Percepat Vaksinasi dan Lawan Disinformasi Covid-19

IDI Ajak Publik Percepat Vaksinasi dan Lawan Disinformasi Covid-19 Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengajak seluruh anggotanya dan masyarakat luas bersama melawan infodemi. Para dokter, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas juga diajak mempercepat vaksinasi sebagai salah satu cara mengakhiri pandemi Covid-19. Ketua terpilih Pengurus Besar IDI, dr. Adib Khumaidi Sp.OT, mengatakan bahwa salah satu program utama PB IDI adalah pemberantasan disinformasi terkait COVID-19 dan vaksinasi.

"Respon dari masyarakat cukup luar biasa," ujarnya dalam webinar "Perkembangan Terkini Vaksin Covid-19 di Indonesia" yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, PB IDI, dan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Sabtu (28/8/2021).  Baca Juga: 6 Syarat Ibu Hamil Bisa Vaksin Covid-19 | Infografis

Ketua Tim Advokasi Vaksinasi Covid-19 PB ID Prof. Iris Rengganis dan Ketua Komnas KIPI Prof. Hinky Hindra Irawan Satari hadir menjadi pembicara. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi M.Epid., juga turut menjadi pembicara dalam acara tersebut. Baca Juga: Pemprov Jabar Gaet Pengusaha Jasa Pernikahan Vaksinasi 1.000 Warga Bandung

Dokter Adib mengatakan, tantangan mengatasi pandemi bukan hanya disinformasi. Belajar dari pengalaman beberapa bulan lalu, tetap diperlukan persiapan menghadapi lonjakan kasus. Bentuknya antara lain menyiapkan tempat isolasi terpusat dan sistem isolasi terpantau. Perlu pula untuk senantiasa mengajak semua orang menerapkan protokol kesehatan.

Selain itu, tidak kalah penting memastikan vaksin terdistribusi merata sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Bukan hanya tersedia, tempat vaksinasi juga harus didekatkan dengan masyarakat. Sementara itu, dr. Nadia mengatakan, vaksin terus didatangkan dan dikirim ke seluruh Indonesia. Untuk pengirimannya, memang ada sejumlah pertimbangan teknis dalam proses distribusi. Meski demikian, bukan berarti distribusi tidak sampai ke berbagai penjuru Indonesia. Upaya itu perlu diimbangi dengan terus mengajak masyarakat agar mau divaksinasi.

Salah satu hal yang menjadi pertimbangan adalah cara penyimpanan vaksin jenis tertentu dalam proses distribusinya. Sebagian vaksin yang dipesan, seperti Pfizer dan Moderna, harus disimpan dalam suhu beku ekstrem. Jika tidak, vaksin akan rusak dan berkurang kualitas dan khasiatnya. 

Terkait dengan khasiat vaksin, semua vaksin Covid-19 yang dipakai di Indonesia telah diuji kualitas dan khasiatnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Namun, Prof. Hindra juga mengatakan, memang ada laporan tentang dampak setelah vaksinasi. Hanya saja data di Komnas KIPI menunjukkan, sebagian atau 60 persen laporan tersebut hanya dipicu dari kecemasan. Vaksinasi juga bukan hal baru di Indonesia dan pengetahuan soal itu terus berkembang. Contohnya, di masa lalu dianjurkan menyediakan penurun demam sebelum vaksinasi. Belakangan, anjuran direvisi menjadi hanya jika ada gejala. 

"Jadi kalau tidak ada gejala, sebaiknya jangan diberi pereda," kata Prof. Hindra. 

Prof. Iris juga mengatakan hal senada. Sejak lama telah dikenal berbagai vaksin. Bahkan, beberapa jenis vaksin harus diulang secara berkala karena mutasi virus terus berlangsung. Akibatnya, diperlukan vaksin baru yang lebih manjur. Hal itu antara lain terjadi pada influenza. Ia juga mengajak tenaga kesehatan untuk senantiasa mendorong program vaksinasi. Saat ini, seluruh vaksin yang beredar telah diuji keamanannya. Karena itu, tidak perlu menunggu merek tertentu sehingga menunda vaksinasi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Lestari Ningsih

Bagikan Artikel: