3 Tahun Terakhir, Ini Tantangan Implementasi PSR

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Kementerian Pertanian RI memaparkan berbagai tantangan implementasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Selama tiga tahun terakhir, tantangan yang kerap dihadapi yakni legalitas lahan yang belum jelas hingga bersengketa dengan pemegang HGU.

"Masih banyak SHM yang belum bersertifikat. Nah, hal ini sudah sering terjadi di daerah sentral kelapa sawit," kata Mula Putra, perwakilan Dirjenbun.

Baca Juga: Ekspor Sawit Hadiahkan Surplus bagi Neraca Perdagangan Indonesia

Dikatakan Mula, persoalan ini terkait dengan lahan yang berada dalam kawasan hutan atau yang terindikasi tumpang tindih dengan kawasan HGU. Namun, lahan tersebut mayoritas juga sudah memiliki hak atas tanah (SHM). Bahkan, SHM sudah diterbitkan sebelum penunjukan kawasan.

"Inilah yang membikin terus bersengketa. Tentu kalau tidak punya legalitas SHM yang jelas, proses untuk mengambil dana PSR dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sulit," katanya.

Sementara, tantangan lainnya yang sering dihadapi adalah kurangnya dukungan dari stakeholder. "Jadi, kalau hasil kebun masih stabil dan harga juga masih bangus, pekebun memang kurang minat ikut PSR. Sebab, banyak petani yang menggantungkan pendapatannya dari hasil sawit. Kalau ikut PSR, hilang pendapatan mereka. Apalagi, pekebun masih memiliki pinjaman bank sehingga ada kendala akses dana lanjutan," katanya.

Kendati demikian, dikatakan Mula, pihaknya akan terus mendorong petani khususnya swadaya agar dapat dengan mudah mengakses dana Rp30 juta per hektare dari BPDPKS tersebut, tetapi tidak mengurangi tata kelola pengeluaran dana.

"Perlu saya sampaikan, target PSR tiga tahun terakhir seluas 540 ribu hektare. Setiap tahunnya, ditargetkan 180 ribu hektare. Potensi itu yang paling luas di Pulau Sumatera, hanya sedikit di Pulau Kalimantan," kata dia.