Camkan Baik-baik! PDIP Bongkar Pemerintah Jokowi Bukan Otoriter, Tapi Represif!

Warta Ekonomi -

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Budiman Sudjatmiko membantah anggapan yang menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjalankan sistem otoriter. Anggapan ini muncul di antaranya lantaran tindakan represif dari aparat terhadap pikiran kritis warga.

"Pemerintah pak @jokowi represif? Ya. Otoriter? Tidak," begitu penggalan cuitan Budiman di akun Twitter miliknya, @budimandjatmiko, Rabu (1/9/2021).

Budiman menjelaskan otoriter berbeda dengan represif. Semua pemerintahan yang berpaham demokrasi, sebutnya, akan represif guna menegakkan aturan namun bukan berarti otoriter.

Baca Juga: Hitung-hitungan PDIP Kalau Rp4,4 Triliun Anggaran Formula E Dikasih ke Tukang Cendol

"Semua rejim demokratis harus bisa represif untuk menegakkan aturan. Jika tak represif, bisa jatuh bangun dan kacau. Adanya kontrol atau oposisi yang cerdas adalah untuk mencegah jangan sampai jadi otoriter," imbuhnya.

Budiman pun menyinggung teori Louis Althusser soal dua aparatus yang perlu dimiliki oleh negara, yakni aparatus ideologis dan aparatus represif. Polisi, tentara dan penjara adalah contoh aparatus represif, adapun sekolah dan universitas menjadi aparatus ideologis.

Aktivis era 1980-an dan 1990-an, menurut Budiman, sering mendiskusikan perbedaan fungsi kedua aparatus itu dalam tipe-tipe rezim yang berbeda.

"Saya tak tahu apakah teori-teori klasik itu masih suka dibaca dan didiskusikan oleh teman-teman civil society. Saya kira ini perlu dikaji sambil menambahi dengan literatur-literatur terbaru keadaan sosial global sekarang," demikian kata Budiman Sudjatmiko.

Anggapan pemeritahan Jokowi otoriter muncul sebagai respons atas pernyataan Ketua Umum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati. Berbicara dalam diskusi bersama LP3ES bertajuk Kebebasan Akademik dan Intervensi Kekuasaan, Asfin mengatakan rezim otoriter tak akan senang dengan kebebasan, tak terkecuali kebebasan akademik.

Menurutnya, pengendalian pikiran kritis di Indonesia bahkan terjadi sejak pasca-reformasi. Namun kebebasan yang dinikmati Asfin saat ini justru dianggap menjadi bukti pemerintahan Jokowi tidak otoriter. Asfin bebas berbicara dan menyampaikan pendapat termasuk soal rezim otoriter.