Demokrat Serang Pemerintahan Jokowi Bawa-bawa Soeharto, Eh Langsung Diskakmat sama PDIP

Tanggapan PDIP

Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah mengatakan analisa Jansen Sitindaon sebagai elite oposisi wajar. Sebab, tugas oposisi mengawasi dan mengkritisi pemerintah.

Namun, ia menyampaikan terimakasih kepada Jansen yang memuji Jokowi sebagai Presiden RI terkuat dalam sejarah ketatanegaraan. "Berarti Anda mengakui Pak Jokowi lebih kuat dalam mengelola pemerintahan kita saat ini," ujar Basarah, dalam Kabar Petang tvOne.

Dia menjelaskan kekuatan Jokowi dengan asumi berhasil merekrut dukungan politik partai-partai di parlemen. Bagi Basarah, cara politik itu bagian dari ciri sistem pemerintahan presidensial. 

Baca Juga: PDIP Serang Anies Baswedaan soal Formula E, PKS Belain Mati-matian

"Ciri pemerintahan presidensial itu memang harus kuat. Tidak bisa dijatuhkan oleh parlemen sehingga dalam UU kita cara menjatuhkan presiden itu jalannya panjang sekali. Tidak seperti sebelum UUD kita diamandemen pada 1999 dan 2002 lalu," jelas Basarah.

Basarah pun meminta agar Jansen bisa membedakan antara transisi UU di DPR dengan mekanisme amandemen UUD di MPR. Ia menyebut dua momen ini berbeda dalam ketatanegaraan.

"Kalau mengubah UUD dengan matematika politik dengan pasal 37 UUD 1945, tanpa masuknya PAN hari ini koalisi Jokowi sudah bisa menginisiasi perubahan UUD 1945. Pasal 37 cukup sepertiga anggota MPR mengusulkan amandemen," lanjut Basarah.

"Kemudian menghadirkan dua pertiga anggota MPR untuk menghadiri sidang itu artinya 474, sebelum PAN masuk itu ada 427," tutur Basarah.

Dia menegaskan dalam amandemen UUD 1945 itu mesti ada kesepakatan dari semua elemen-elemen bangsa. Bukan hanya kekuatan politik di parlemen. Maka itu, ia menekankan amandemen konstitusi bukan hal yang sederhana.