Dengar Baik-baik, Menlu Retno Terima Sejumlah Janji yang Diumbar-umbar Taliban

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi menegaskan bahwa pertemuan Indonesia dengan Taliban di Doha 26 Agustus 2021 lalu tidak ada kepentingan tertentu terhadap Afghanistan. Retno mengatakan pertemuan tersebut semata-mata untuk memastikan bahwa Afghanistan damai.

"Kami juga menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki vested interest di Afghanistan, satu-satunya keinginan di Indonesia adalah melihat Afghanistan yg damai, stabil, dan makmur," kata Retno dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/9/2021).

Baca Juga: Indonesia Bersimpati pada Taliban yang Berubah, Lebih Banyak Kerugian dari Kebaikan

Retno juga menyampaikan bahwa tujuan kunjungan pemerintah Indonesia ke Doha tersebut antara lain untuk melakukan compare notes mengenai situasi Afganistan saat ini dan proyeksi kedepan. Hal itu akan memudahkan Ri untuk mengambil keputusan kedepannya.

Retno mengungkapkan tantangan utama taliban saat ini adalah bagaimana membentuk pemerintahan inklusif secepat mungkin. Dari pertemuan tersebut, taliban menyampaikan komitmen untuk berusaha keras membentuk pemerintahan yang inklusif.

"Upaya ini dinilai akan mengurangi resiko instabilitas domestik dan dinilai akan memudahkan taliban dalam melakukan engagement dengan dunia luar," ujarnya.

Kepada Retno, Taliban juga mengaku terus berupaya membentuk pemerintahan inklusif. Taliban akan menunjuk pejabat sementara yaitu untuk posisi menteri pertahan, menteri dalam negeri, menteri keuangan pendidikan tinggi, pendidikan intelijen, gubernur bank sentral, gubernur kabul dan wali kota Kabul. 

"Mereka mengatakan penunjukan ini sekali lagi sifatnya sementara," ucapnya.

Retno juga menyampaikan tiga pesan dan harapan Indonesia untuk Taliban.

Pertama Indonesia mendorong pentingnya upaya pembentukan pemerintahan yang inklusif. Kedua pentingnya jaminan bahwa Afghanistan tidak akan digunakan sebagai aktivitas kelompok teroris, dan ketiga pentingnya penghormatan terhadap hak-hak perempuan.