Ma’ruf Amin Dorong Pengembangan Ekonomi Pesantren Melalui Santripreneur Berbasis UKMK Sawit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Panen perdana perkebunan kelapa sawit seluas 266 hektare di Riau yang mengikuti program peremajaan sawit rakyat (PSR) disaksikan secara virtual oleh Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin.

"Saya ucapkan selamat atas keberhasilan 105 keluarga petani sawit dengan luas lahan 266 hektare di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau yang terlibat secara langsung dalam kegiatan panen perdana ini," ujar Ma’ruf dalam acara panen, Kamis (2/8/2021).

Baca Juga: Di Sumatera Utara, Menguatnya NTPR Petani Itu karena Sawit

Lebih lanjut disampaikan Ma'ruf, program PSR merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat yang masih tergolong rendah. Saat ini, produksi sawit hanya sekitar 3,7 ton per hektare per tahun. Padahal, kelapa sawit memiliki potensi untuk menghasilkan 8 ton minyak per hektare per tahun.

Selain sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pekebun rakyat, program PSR juga merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di masa pandemi Covid-19.

Dikatakan Ma'ruf, petani swadaya merupakan aktor utama sektor perkebunan kelapa sawit sebab menguasai hampir separuh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2019 mencatat, dari sekitar 14,6 juta hektare perkebunan kelapa sawit, diperkirakan sebesar 6,04 juta hektare atau 41,35 persen dikuasai oleh perkebunan rakyat dengan produksi minyak sawit 16,2 juta ton atau 34 persen.

"Pemerintah memandang penting untuk memberikan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat, terutama untuk lebih meningkatkan kesejahteraan petani," kata dia.

Pemerintah menargetkan realisasi program PSR untuk tahun 2022 dapat mencapai 540.000 hektare. Sementara itu, sepanjang tahun 2021, program PSR ditargetkan menyasar seluas 180.000 hektare dengan alokasi dana sebesar Rp5,5 triliun.

"Dalam mencapai target itu, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan industri sawit perlu bersatu padu, bekerja bersama, dan berkolaborasi. Diperlukan kerja sama yang erat oleh tiga pihak dalam rangka pengelolaan sawit berkelanjutan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat," papar Ma'ruf.

Bersamaan dengan panen tersebut, pemerintah juga meresmikan program pengembangan potensi santripreneur berbasis usaha kecil menengah dan koperasi (UKMK) sawit. Program ini sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi sektor riil di pesantren. Program ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) serta Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI).

Pada tahun ini, program santripreneur berbasis UKMK sawit dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama, sosialisasi kegiatan tindak lanjut program santripreneur berbasis UKMK Sawit. Tahap kedua, workshop teknikal pengembangan produk turunan kelapa sawit untuk pondok pesantren. Tahap ketiga, peresmian demonstration plot (demplot) pondok pesantren berbasis UKMK sawit unggulan. Tahap keempat, kurasi dan konsolidasi produk unggulan santripreneur berbasis UKMK sawit, kontrol kualitas dan kemitraan. Tahap kelima, launching dan pameran virtual produk unggulan santripreneur berbasis UKMK sawit.

"Program ini diharapkan dapat menggerakkan potensi ekonomi pesantren dan melahirkan santripreneur-santripreneur yang berkarakter kuat, mandiri, dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya," pungkas Ma'ruf.