Dalih Kemendagri Soal NIK Jokowi Bocor : Sudah Sejak Pilpres

Warta Ekonomi, Jakarta -

Data pribadi nomor induk kependudukan (NIK) Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor dan beredar di dunia maya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku data presiden bukan berasal dari database Dukcapil, data itu sudah ada sebelumnya sejak pemilihan umum (pemilu) presiden beberapa tahun lalu.

"Data presiden itu bukan dari database milik Dukcapil. Karena sebelumnya data itu sudah beredar saat pileg dan pilpres," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.

Sebab, pihaknya mengaku pusat data Dukcapil sampai saat ini tak ada gangguan, tidak diserang peretas (hacker) atau tak ada yang bocor. Terkait alasan foto kartu identitas Jokowi yang beredar luas di dunia maya, ia menilai data tersebut muncul sejak zaman pemilu beberapa waktu lalu dan banyak beredar.

Ia menduga data-data tersebut ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karena itu, Zudan mengimbau semua lembaga jangan menyebarluaskan nomor induk kependudukan (NIK) warga karena itu menjadi pintu masuk untuk akses berbagai layanan publik.

"Kalau mau pasang daftar calon bupati, calon kepala daerah, gubernur atau DPR cukup umumkan nama dan foto saja, jangan NIK. Karena NIK itu nanti digunakan untuk banyak keperluan," ujarnya.

Tak hanya KPU, ia mengimbau semua lembaga juga jangan memasang atau mengumumkan NIK nasabahnya, pelanggannya atau masyarakat luas. Terkait kalau ada masyarakat yang mengeluh datanya disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, ia menegaskan bukan berarti data Dukcapil yang bocor.

"Coba lihat di mesin pencari Google dan ketik KTP el dan klik foto KTP el, banyak kan gambarnya. Masyarakat kita sering mengunggah KTP elektronik, kartu keluarga (KK), paspor, ijazah, lewat aplikasi pesan instan Whatsapp, email, padahal itu kan datanya masuk ke pemilik platform," ujarnya.

Jika data NIK dan kartu keterangan identitas lainnya tersebut sudah dibagilan ke mana mana termasuk media sosial (medsos) dan beredar luas, dia melanjutkan, maka itu menjadi milik publik. Tak hanya mengunggah gambar kartu identitas, ia menyebutkan bisa saja masyarakat yang ingin mengajukan kartu kredit ternyata data identitasnya masih disimpan bank tersebut.

Atau tidak menutup kemungkinan bisa saja ketika menginap atau rekreasi di sebuah tempat yang harus menitipkan kartu identitas di situ kemudian disalahgunakan. Artinya, dia menegaskan, foto-foto kartu identitas dan sata yang tersebar di media sosial dan khalayak bukan dikeluarkan oleh Dukcapil.

"Tetapi Dukcapil Kemendagri juga tak bisa menjaga lagi karena data itu sudah tersebar dan milik umum," katanya.

Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, sebenarnya kebocoran NIK bukan hanya terjadi pada Presiden Jokowi, tetapi juga dialami oleh pejabat-pejabat penting lainnya. Karena itu jajarannya sedang bergerak untuk melindungi data-data tersebut sehingga di tidak kembali terulang.

"Memang bukan hanya bapak Presiden saja, tapi banyak pejabat juga yang NIK-nya sudah tersebar informasinya keluar," ungkap Budi saat konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat (3/9).

Pemerintah pun, kata Budi, segera menutup akses data milik kepala negara Indonesia di aplikasi PeduliLindungi.

"Tadi malam kami sudah mendapatkan informasi mengenai masalah ini (bocornya NIK Jokowi) dan sekarang ini sudah dirapikan sehingga data para pejabat ditutup," kata Budi.