Naftali Bennett Tolak Bertatap Muka dengan Presiden Palestina, Ternyata Alasannya...

Warta Ekonomi, Ramallah, Tepi Barat -

Perdana Menteri (PM) Israel Naftali Bennett menolak bertemu Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Hal itu karena pemerintahan Abbas telah membawa dan menuntut Israel di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Sebagai seseorang yang berasal dari dunia bisnis, ketika seseorang menuntut saya, saya tidak terlalu baik kepadanya,” kata Bennett dalam sebuah acara virtual dengan para pemimpin Conference of Presidents of Major American Jewish Organisations, dikutip laman Middle East Monitor pada Sabtu (4/9/2021).

Baca Juga: Makin Membabi Buta, Israel Terus Gempur Palestina Tanpa Henti

Pada kesempatan itu, dia turut menyinggung tentang pertemuan baru-baru ini antara Abbas dan Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz. Bennett menekankan bahwa tidak akan ada terobosan politik yang bakal dicapai dengan Palestina selama dia menjabat sebagai perdana menteri.

Bennett percaya, konflik dengan Palestina tidak dapat diselesaikan. Namun, langkah-langkah dapat diambil untuk mengurangi ruang lingkup gesekan. 

Pertemuan mendadak

Presiden Israel Isaac Herzog bertemu Raja Abdullah II dari Yordania di istana sang raja di Amman, Yordania. Pertemuan tersebut dilakukan secara mendadak untuk membahas peningkatan hubungan diplomatik kedua negara.

“Pekan lalu saya bertemu dan melakukan percakapan yang sangat panjang dengan Raja Yordania. Saya berada di istananya, sepanjang malam. Itu adalah pertemuan yang luar biasa,” kata Herzog, dilansir Al Jazeera, Minggu (5/9/2021).

Pertemuan itu berlangsung di istana Raja Abdullah II. Kedua pemimpin membahas serangkaian masalah politik dan ekonomi, termasuk energi.

"Yordania adalah negara yang sangat penting. Saya sangat menghormati Raja Abdullah, seorang pemimpin besar dan aktor regional yang sangat signifikan,” kata Herzog.

Hubungan Israel-Yordania memburuk di bawah kepemimpinan PM Benjamin Netanyahu. Para kritikus menilai, Netanyahu mengabaikan Yordania demi normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, dan Maroko tahun lalu.