Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kabar Terbaru Soal Amendemen UUD 1945, Syarief Hasan: Saya Sampaikan...

Kabar Terbaru Soal Amendemen UUD 1945, Syarief Hasan: Saya Sampaikan... Kredit Foto: MPR
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA memastikan bahwa sampai saat ini, MPR RI belum memutuskan apapun terkait amendemen UUD NKRI Tahun 1945. Ini menjawab pertanyaan berbagai pihak perihal wacana yang masih hangat bergulir tentang munculnya Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amendemen.

"Kabar terbaru yang bisa saya sampaikan sesuai hasil Rapat Pimpinan MPR terakhir adalah, MPR masih akan terus melakukan kajian secara mendalam karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Baca Juga: Ketum PAN: Jokowi Lelah Disorot Soal Amendemen UUD 1945

Hal tersebut disampaikan Pimpinan MPR dari Partai Demokrat yang biasa disapa Syarief Hasan ini dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa kerja sama Biro Humas dan Sistem Informasi Setjen MPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Media Center Parlemen, Lobi Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Hadir dalam acara yang mematuhi protokol kesehatan secara ketat ini, sebagai pembicara Wakil Ketua MPR H. Arsul Sani, SH, M.Si dan pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago serta awak media massa baik cetak, elektronik, dan online sebagai peserta.

Lebih jauh Syarief Hasan menekankan, ketelitian dalam melakukan kajian perlu diperhatikan.  Sebab, MPR sangat memahami bahwa wacana ini jika terwujud, akan sangat besar manfaatnya untuk bangsa. "Jadi intinya, karena PPHN ini untuk rakyat, dibutuhkan konsentrasi dalam menyikapi dan mengelolanya," tambahnya.

Kesepakatan Pimpinan MPR selanjutnya, lanjut Syarief Hasan, setelah selesai dilakukan pendalaman dan keluar hasilnya, maka langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi dengan maksud mendapatkan respons balik dari rakyat. "Rakyat siapapun itu, kami berikan hak yang sama untuk memberikan pandangannya," ucapnya.

Pandangan rakyat, bagi Syarief Hasan, sangat penting sebab MPR tidak menginginkan hanya karena wacana ini rakyat Indonesia menjadi makin tajam pro kontranya sehingga terkotak-kotak, terbelah yang pada ujungnya mengancam persatuan bangsa.

"Wacana ini juga jangan sampai menghabiskan energi bangsa yang semestinya digunakan untuk memikirkan penyelesaian pandemi Covid-19 yang sampai saat ini belum kunjung usai," imbuhnya.

Untuk itu, Syarief Hasan mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah-langkah MPR ini. "Kami di MPR akan berusaha semaksimal mungkin agar apapun hasil kajian dan keputusannya berdampak baik untuk semua," tegasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: