Soal Moratorium Kebun Sawit, Ini Kata GAPKI

Moratorium pemberian izin perkebunan kelapa sawit sudah berjalan selama tiga tahun dan akan berakhir pada 19 September 2021 mendatang. Hal ini sejalan dengan Inpres Nomor 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit. Kendati akan segera berakhir, produktivitas sawit Indonesia yang menjadi salah satu poin penting dalam kebijakan tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain. 

Index Mundi mengungkapkan, rata-rata produktivitas minyak sawit Indonesia yakni 2,3 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan Malaysia yang mencapai 6,49 persen per tahun atau bahkan Thailand yang menyentuh 29,17 persen per tahun. Sekretaris Jenderal GAPKI, Eddy Martono menyebut, pihaknya mendukung upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit dan sejumlah program pun sudah dijalankan.

Baca Juga: Ketersediaan Pupuk Minim, Koperasi Ini Olah Tandan Kosong Kelapa Sawit Jadi Pupuk Organik

"Untuk peningkatan produktivitas, perusahaan melakukan peremajaan tanaman tua, selain itu juga melakukan pemupukan dan lain-lain. Untuk rakyat utamanya sekarang adalah melakukan peremajaan karena sudah banyak tanaman rakyat yang sudah tua, bahkan pada waktu itu penggunaan bibit yang kurang bagus, selain itu melakukan perawatan tanaman yang lebih baik dan pemupukan," katanya, dikutip CNBC Indonesia. 

Indonesia tercatat sebagai produsen terbesar kelapa sawit di dunia. Dengan luas lahan mencapai 16,381 juta hektar pada 2020, produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kernel (PKO) mencapai 51,58 juta ton pada tahun 2020. Jumlah ini lebih besar dari masa awal moratorium yakni tahun 2018 yang sebesar 47,38 juta ton.

"Gapki juga terus men-support pemerintah untuk percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) hal ini juga untuk meningkatkan produktivitas sawit rakyat, dimana ujung-ujungnya adalah produktivitas nasional meningkat," kata Eddy.