Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Survei ASI: Pak Jokowi, Berikut 4 Menteri yang Layak Di-Reshuffle

Survei ASI: Pak Jokowi, Berikut 4 Menteri yang Layak Di-Reshuffle Kredit Foto: WE
Warta Ekonomi, Jakarta -

Arus Survei Indonesia (ASI) merilis hasil survei terkait kinerja pemerintah selama penanganan Covid-19. Survei ASI mendapati ada empat menteri yang layak diganti atau di-reshuffle oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

"Kementerian bidang ekonomi paling tinggi direkomendasikan responden sebanyak 38 persen. Kemudian, Kementerian bidang Politik Hukum dan Keamanan 29 persen," ujar Direktur Eksekutif ASI, Ali Rif'an dalam rilis daring, Rabu (8/9).

Baca Juga: Jokowi Reshuffle Kabinet pada Oktober, Menteri yang Didepak Jangan Baper!

Selanjutnya, Kementerian bidang Maritim dan Investasi (13 persen) dan Kementerian bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (11 persen). Sisanya, sembilan persen responden menyatakan tidak tahu tidak jawab.

"Ini rekomendasi publik, tapi kita tidak tahu karena ini ukuran kinerja dari publik. Pasti kalau Presiden punya kinerja sendiri dalam mengukur kinerja para menterimya," ujar Ali.

Selain itu, menurut survei ASI, ada tiga menteri yang dinilai publik memiliki kinerja memuaskan. Menteri Sosial Tri Rismaharini (54,0 persen), Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (52,0 persen), dan Menteri BUMN Erick Thohir (51,0 persen).

"Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mendapat kepuasan publik 50 persen dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendapat kepuasan publik 50 persen," ujar Ali.

Berdasarkan survei ASI juga diketahui kinerja pemerintah selama penanganan Covid-19. Berdasarkan hasil survei, 62 persen responden menyatakan tidak puas dengan kebijakan PPKM Darurat.

"Hanya 16 persen responden mengatakan puas atas kebijakan PPKM Darurat, sementara 62 persen mengatakan tidak puas. Sisanya 22 persen tidak tahu atau tidak jawab," ujar Ali.

Dari 62 persen masyarakat yang tak puas terhadap PPKM Darurat, 57,2 persen di antaranya mengaku bahwa kebijakan tersebut membuat pendapatan harian turun. Adapun 15,1 persen lainnya mengaku bahwa PPKM Darurat membuat sulit mencari kerja.

"Implementasi PPKM Darurat tak adil 9,5 persen, PPKM Darurat tak efektif 5,5 persen, dan 4,2 persen menderita karena PPKM," katanya.

Meski begitu, mayoritas masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo dalam penanganan pandemi Covid-19. Sebanyak 57,2 persen puas terhadap kinerja orang nomor satu di Indonesia itu.

Sebaliknya, mayoritas masyarakat tak puas dengan kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam penanganan pandemi. Hanya 32,7 persen responden yang menilai puas terhadap kinerja Ma'ruf. "Kinerja Wakil Presiden itu yang puas di angka 32,7 persen, sementara yang tidak puas di angka 57,1 persen. Sisanya 10,2 persen mengaku tidak tahu tidak jawab," ujar Ali.

ASI melakukan survei pada 26 Agustus sampai 3 September 2021. Jumlah responden sebanyak 1.200 dengan margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden dihubungi dengan wawancara melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Adapun nomor telepon responden dalam survei ini didapat dari database survei ASI sejak 2019 hingga 2021.

Baca Juga: Imigrasi Depak WN Turki dari Bali gegara Sembunyikan Buronan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: