Calon Anggota BPK, Komisi XI DPR Tak Ragukan Kualitas dan Pengalaman Blucer Rajagukguk

Menurut Blucer, aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana itu harus diberlakukan sebagai utimum remidium.

“Pidana harus diberlakukan Jika tidak ada upaya-upaya lain yang bisa diselesaikan, bukan artinya namun membiarkan terjadinya pidana  namun  menyelesaikan pidana secara proporsional,” katanya.

Demikian juga dengan pemeriksaan kepatuhan, dia harus patuh terhadap peraturan terhadap perundang-undangan. Apa memang lebih mengarah ke kerugian negara dan walaupun adanya unsur pidana, sehingga memang hukum sesuatu yang sebenarnya sangat wajib didalam pemeriksaan BPK 

Blucer menjelaskan, institusi, lembaga negara maupun Pemda dapat menilai keberhasilan dan memberikan rekomendasi yang turut memajukan kesejahteraan umum. Wewenang BPK merupakan satu lembaga negara yang melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan diberikan kedudukan sebagai lembaga negara yang  bebas dan mandiri. 

Meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Menurutnya, BPK melalui program penataan tata laksana dengan melakukan identifikasi proses bisnis yang ada di BPK, baik bisnis inti (core business) maupun proses pendukung di Bidang Sarpras Pemanfaatan teknologi informasi.

Blucer menggagas mewujudkan BPK yang bermanfaat melalui peningkatan kualitas pemeriksaan dan penguatan aspek hukum. Peningkatan kualitas SDM BPK yang mampu mendukung pemerintahan untuk membangun keunggulan kompetitif bangsa