2 Rancangan Resolusi Indonesia dalam Sidang Dewan HAM PBB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Indonesia akan memajukan dua rancangan resolusi pada kesempatan Sidang Dewan HAM PBB ke-48 yang digelar mulai (13/9/2021) hingga (8/10/2021). Sidang Dewan HAM PBB kal ini dilakukan di Swiss yang berjalan beriringan dengan Sidang Majelis Umum ke-76.

Salah satu rancangan resolusi yang bakal diajukan Indonesia adalah soal pemberdayaan perempuan.

Baca Juga: Salut! Amerika dan China Capai Kesepakatan untuk Blokir Junta Myanmar dari PBB

"Rancangan resolusi pertama menyoal peningkatan asistensi teknis dan pembangunan kapasitas dengan tema pemberdayaan perempuan yang juga diajukan dengan sejumlah negara seperti Brawil, Qatar, Singapura, Thailand, Maroko, Norwegia dan Honduras," ujar Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard dalam pengarahan media secara virtual, Rabu (15/9/2021).

Keumudian, Febrian mengatakan, rancangan resolusi kedua yaitu partisipasi setara di bidang politik dan publik. Rancangan tersebut juga diajukan bersama dengan belanda, Botswana, Republik Cezka, dan Peru.

Di persidangan Dewan HAM PBB ke-48, Indonesia juga akan memberikan fokus kepada sejumlah isu utama. Di antaranya, hak atas akses vaksin serta obat dan alat kesehatan. Seperti diketahui Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berperan sebagai co-chair AMC EG di Covax Facility untuk atasi ketimpangan akses vaksin dan langkah pencegahan Covid-19.

Kemudian isu kedua yang diangkat Indonesia adalah isu Lingkungan, dan solidaritas atas inisiatif GNB semisal rancangan resolusi terkait unilateral coercive measures dan hak pembangunan, hingga isu-isu HAM global lainnya.

"Fokus sidang kali ini  juga terkait pemajuan agenda hak atas lingkungan yang bersih, dan pendekatan HAM dalam memajukan penghormatan atas lingkungan hidup serta penanganan perubahan iklim," ujarnya.

Febrian menekankan bahwa forum persidangan umum Dewan Ham ini merupakan forum antarpemerintah negara-negara yang bertujuan untuk memperkuat pemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Pendekatan di Dewan HAM ini, ujar dia, sifatnya konstruktif dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip PBB, termasuk kedaulatan dan integritas wilayah.

"Jadi sekali lagi, tidak ada agenda-agenda yang sifatnya inklusif terhadap prinsip-prinsip tersebut," ujarnya menekankan.

RI sebagai anggota Dewan HAM akan berpartisipasi yang dalam agenda tersebut juga akan membahas 10 agenda tetap. Presiden di Dewan HAM kali ini dipegang oleh Fiji dan akan digelar hybrid atau campuran kedatangan fisik di Swiss dan virtual.

Menurut pengelihatan Kementerian Luar Negeri, Komisioner Tinggi HAM PBB dan Special Procedure Mandate Holder) bakal menyampaikan pembahasan sejumlah negara. Semisal situasi di Myanmar, kerja sama teknis di Kamboja dan Filipina, hingga isu di Afghanistan, Yaman, Etiopia, dan Venezuela.

"Sedangkan isu tematis ada pada akses vaksin, sebab kini tampaknya hak untuk vaksin menjadi isu yang muncul," ujarnya.