Soal Pembangunan Kapal Selam Nuklir di Australia, DPR Minta Dipertimbangkan Ulang karena Hal Ini

Warta Ekonomi -

Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, mengaku kecewa dengan rencana pemerintah Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang akan membangun kapal selam nuklir di Negeri Kanguru -julukan Australia-.

Dia menilai pembuatan kapal selam itu tentu akan meningkatkan tensi keamanan di kawasan ASEAN.

"Saya kecewa atas rencana Australia, dalam membangun kapal selam nuklir. Komisi I meminta Australia untuk mempertimbangkan ulang rencana pembangunan kapal selam nuklir," ujar Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya yang diterima pada Jumat (17/9/2021).

Politikus Golkar itu juga menyampaikan sebagai negara tetangga, Australia sebaiknya mendukung program regional ASEAN untuk menjaga keamanan.

Baca Juga: Jokowi dan Anies Divonis Bersalah Terkait Polusi Udara Jakarta

"Dukungan tersebut dengan tetap memprioritaskan pendekatan non-kekerasan dan menghormati hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dan perjanjian non-proliferasi," jelas dia.

Lebih lanjut, Meutya mengaku khawatir, keberadaan kapal selam tersebut makin meningkatkan perlombaan senjata dan proyeksi ancaman kekuatan militer di kawasan.

Apalagi, di Indonesia ancaman itu beberapa kali terjadi dengan ditemukan Unmanned Under Water Vehicle (UUV) atau drone laut pada awal tahun ini di Pulau Tenggol, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan dan pada 2019 di Kepulauan Riau.

Sehingga Indonesia perlu mempertimbangkan menolak kapal selam nuklir Australia tersebut melintas di perairan Indonesia.

Baca Juga: Polri dan TNI Sudah Menyiapkan Rencana Pengamanan PON dari Ancaman KKB

"Kekhawatiran Indonesia cukup beralasan karena sejumlah negara juga mengutarakan penolakannya seperti Selandia Baru, China dan Perancis," bebernya.

Sebagai informasi tambahan, Australia mendapata dukungan dalam membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir.

Pembangunan tersebut berada di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris.

Para analis menyebutkan rencana tersebut dinilai akan membuat China gusar, sebab negeri tirai bambu -julukan China- tidak menyambut baik pembentukan blok-blok tersebut, dan kemungkinan merugikan banyak pihak.(*)