Kans Anies Baswedan Menjadi Calon Presiden 2024 Tipis?

Kans Anies Baswedan Menjadi Calon Presiden 2024 Tipis? Kredit Foto: Instagram/Anies Baswedan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Pilkada DKI Jakarta akan tetap digelar pada 2024. Sementara jabatan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir 2022. Panggung Anies pun tersisa setahun.

Soal jadwal Pilkada DKI Jakarta tetap digelar 2024 dikatakan anggota KPU Hasyim Asyari. Menurut dia, meskipun daerah itu memiliki undang-undang khusus. Sementara, posisinya gubernur akan dipegang Penjabat Sementara (Pjs) hingga 2024.

“Dalam konteks perundang-undangan dikenal asas lex specialis derogat legi generalis. Dalam konteks otonomi daerah, Undang-Undang Pemda adalah lex generalis dan Undang-Undang Daerah Istimewa/Khusus adalah lex specialis,” ujar Hasyim, kemarin.

Anggota Komisi II DPR, Guspardi Gaus mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak pada 2024 bukan untuk menjegal langkah sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022 dan 2023 dan kini sedang digaungkan untuk maju ke Pilpres 2024 mendatang.

“Seperti sosok Anies Baswedan di DKI Jakarta, Ridwan Kamil di Jawa Barat, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dan sosok lainnya yang masa jabatannya habis sebelum Pilkada serentak 2024,” kata Guspardi, kemarin.

Menurut dia, pilkada serentak merupakan amanat Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Bahkan secara tegas disebutkan bulan pelaksanaanya yaitu pada November 2024.

Bagaimana tanggapan Anies? Anies belum berkomentar soal ini.

Sementara pendukung Anies, Geisz Chalifah tidak mempersoalkan aturan main tersebut. Lagipula, DPR sudah memutuskan Pilkada dan Pilpres berada di tahun yang sama. Begitu juga soal masa jabatan Anies yang kira-kira tinggal setahun.

Meski panggung Anies tersisa satu tahun, Geisz yakin citranya di masyarakat tetap baik. Sebab prestasi yang dicapai Anies melampaui ekspektasi banyak orang. “Dia empat tahun menjabat saja, 23 janji itu 80 persennya terlaksanakan. Jadi nggak ada masalah,” ujar Komisaris Ancol ini saat dihubungi, tadi malam.

 

Menurut dia, Anies tidak memburu jabatan gubernurnya. Melainkan memperbaiki Jakarta menjadi kota yang humanis, dan tertata. Artinya, bukan hanya kotanya, tetapi juga masyarakatnya.

Geisz mencontohkan hal yang paling sederhana, dan tidak pernah diperhatikan orang. Hewan-hewan liar di Ibu Kota terpelihara dengan baik, disentralisasi, dan divaksin. Bahkan belum lama ini, ada burung gereja tersangkut benang, langsung ditangani pemadam kebakaran.

“Artinya apa? Ada perubahan peradaban dan perilaku dari aparat Pemprov Jakarta. Terutama dalam melihat bagaimana selayaknya memperlakukan bukan hanya manusia tapi hewan-hewan. Itu kan sudah sangat luar biasa,” tuturnya.

Apakah ini termasuk bagian dari upaya penjegalan Anies? Geisz sudah tidak mempersoalkan. Karena menurutnya yang dikejar itu bukan jabatannya, tetapi kebijakannya. Dan ternyata, kebijakan Anies sangat pro rakyat.

Artinya, sekalipun lawan politik Anies berupaya setengah mati untuk mendegrasinya, namun gagal total. Kata Geisz, justru popularitas dan elektabilitas Anies tinggi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah mengatakan, pelaksanaan pilkada 2024 tidak akan merugikan Anies. Pasalnya, proses Pilkada 2024 sudah dimulai sejak 2023. Justru dengan tidak menjabat sebagai gubernur, Anies akan lebih fokus pada konsolidasi politik selama satu tahun ini.

Lagipula, peluang Anies cukup besar. Karena sudah punya elektabilitas secara personal yang terafiliasi langsung ketokohannya ke kelompok religius. Sehingga kalau pun ingin tetap eksis sampai 2024, paling tidak menuju kontestasi, Anies harus mendapatkan posisi strategis di parpol. Baik ketua umum atau posisi lainnya, selama bisa menonjol.

Di sisi lain, Anies sudah harus berhitung soal parpol. Setidaknya yang tepat untuk Anies adalah yang nasionalis. Maka pilihannya NasDem. Satu, karena belum punya kader menonjol. Kedua, punya basis yang cenderung menyukai ketokohan Anies.

“Kenapa nasional lebih penting dari parpol yang Islam, misal PKS. Karena akan menjadi bias suara. Anies mampu menggerakkan suara kelompok religius sehingga dia perlu merangkul kelompok nasionalis. Tentu peluang Anies akan terbuka lebar,” pungkasnya. 

Lihat Sumber Artikel di Rakyat Merdeka Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Rakyat Merdeka. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Rakyat Merdeka.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini