Lembaga Kredit S&P: UU Pengesahan Bitcoin di El Salvador Beri Implikasi Negatif Secara Langsung

Warta Ekonomi, Jakarta -

Lembaga pemeringkat kredit Standard and Poor (S&P) Global mengungkapkan bahwa negara El Salvador telah merusak peringkat kreditnya setelah memberlakukan Undang-Undang Bitcoin yang mengakui Bitcoin (BTC) sebagai alat pembayaran yang sah secara nasional pada 7 September.

Menurut sebuah laporan dari Reuters, Kamis,  S&P memaparkan perekonomian El Salvador dengan Bitcoinnya memiliki risiko keuangan yang signifikan dan dapat menimbulkan tantangan bagi industri pinjaman negara.

Baca Juga: McDonald di El Savador Bisa Menerima Pembayaran Pakai Bitcoin!

Badan kredit itu juga percaya langkah itu juga dapat mengurangi peluang El Salvador untuk mengamankan perjanjian pinjaman sebesar 1 miliar dolar yang dicarinya dari Dana Moneter Internasional (IMF).

“Risiko yang terkait dengan adopsi bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador tampaknya lebih besar daripada potensi manfaatnya,” kata S&P, mereka menekankan “implikasi negatif langsung” dari Undang-Undang Bitcoin untuk peringkat kredit negara tersebut.

Lembaga pemeringkat kredit internasional memberikan pandangan suram untuk peringkat El Salvador di tengah adopsi BTC.

Sebelum Presiden Salvador Nayib Bukele mengumumkan niatnya agar negara itu mengakui BTC sebagai alat pembayaran yang sah pada bulan Juni tahun ini, Fitch telah mencap El Salvador dengan B minus (-B) pada April 2020. Fitch menilai negara itu memiliki risiko tinggi dengan pandangan negatif.

To my English-speaking Twitter friends: This 15/9/21, El Salvador did not celebrate 200 years of independence. Instead, we filled the streets to protest the breaking of our democracy, rule of law, and an incipient dictatorship. THIS is why we marched. #El15Marchamos pic.twitter.com/wyf1B4QzgZ

— cg (@NorteSur7) September 16, 2021

S&P terakhir menilai skor kredit El Salvador sebagai -B pada 28 Desember 2018. Mereka menunjukkan hal tersebut  bisa terjadi karena adanya pembaruan, mengingat perubahan dramatis dalam kebijakan moneter negara.

Sementara Presiden Bukele mempertahankan peringkat persetujuan yang tinggi di antara penduduk Salvador, kepemimpinan dan pemerintahannya menghadapi reaksi keras karena memberlakukan Undang-Undang Bitcoin meskipun tingkat literasi kripto negara itu rendah.

Tampaknya juga ada dorongan ke luar negeri dari lembaga keuangan, seperti Bank Dunia dan IMF, yang keduanya telah mengulangi sentimen hati-hati bulan ini mengenai adopsi BTC sebagai alat pembayaran yang sah.

Baca Juga: El Salvador, Kini jadi Negara dengan ATM Bitcoin Terbesar di Amerika Selatan

Juru bicara IMF Gerry Rice menyatakan dalam konferensi pers pada hari Kamis bahwa sementara dana tersebut masih dalam diskusi dengan El Salvador mengenai program dukungan potensial, itu tidak mengubah pendiriannya bahwa konsekuensi dari adopsi BTC bisa "mengerikan."

“Potensi program IMF untuk El Salvador sedang dibahas. Sekali lagi tujuannya jelas: pertumbuhan, stabilitas keuangan, dan sebagainya. Mengenai masalah Bitcoin spesifik, saya pikir kami sudah cukup jelas dalam pernyataan publik kami,” kata Rice.

Pada 7 September, juru bicara Bank Dunia juga mengatakan bahwa “sementara pemerintah memang mendekati kami untuk meminta bantuan tentang Bitcoin, ini bukan sesuatu yang dapat didukung oleh Bank Dunia mengingat kekurangan lingkungan dan transparansi.”