Biaya Pemilu 2024 Tembus Rp150 Triliun, Pimpinan DPD RI Beri Komentar Menohok

Warta Ekonomi -

Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mendorong pemerintah dan DPR RI meninjau kembali sistem pemilu langsung yang membutuhkan anggaran hingga ratusan triliun.

"Sangat penting bagi kita sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip musyawarah mufakat untuk meninjau kembali sistem pemilu yang boros dan cenderung menyebabkan kerentanan sosial seperti ini. Pemilu langsung sudah seperti industri dalam demokrasi kita," tutur Sultan B Najamudin di Jakarta pada Minggu (18/9/2021).

Sultan mengatakan, anggaran pemilu yang fantastis berisiko disalahgunakan. Anggaran itu semakin besar apabila ditambah dengan modal yang dimiliki partai politik dan calon presiden.

Baca Juga: Wacana Duet Anies-Sandi di Pilpres 2024: Insyaallah, Tawaran Terbaik bagi Bangsa Indonesia!

"Secara ekonomi mungkin bagus  karena akan ada banyak uang politik yang beredar di masyarakat, namun jika itu harus dibayar dengan rendahnya kualitas pemilu dan potensi konflik horizontal, maka pemilu justru hanya akan menjadi penyebab bagi kemunduran demokrasi itu sendiri," terang mantan wakil Gubernur Bengkulu ini.

Di sisi lain, bagi Indonesia yang notabene merupakan negara berkembang, angka ratusan triliun rupiah adalah terlalu mubazir jika hanya dijadikan modal pemilu yang sejatinya bisa disiasati secara lebih efisien dan efektif. "

Secara kelembagaan, DPD RI sangat menghormati mekanisme demokrasi yang demikian, namun jika kita sejenak membandingkan proses pemilu kita selama ini dengan kualitas demokrasi yang ditimbulkan setelahnya, maka tidak terlalu sulit bagi kita untuk berbesar hati untuk mengevaluasi sistem pemilu langsung yang ada," tambahnya.

Lebih lanjut, Sultan mengingatkan bahwa pemerintah perlu memperhatikan kondisi fiskal saat ini yang semakin banyak ditopang oleh utang luar negeri. Jika pemilu harus dibiayai dengan hutang, betapa naifnya bangsa ini.

"Dalam suasana bangsa yang belum sepenuhnya pulih akibat pandemik Covid-19, sebaiknya anggaran difokuskan pada pembenahan sistem dan manajemen kesehatan dan pendidikan, serta upaya  pemulihan ekonomi nasional. Pesta Demokrasi tidak pantas dirayakan di tengah meningkatnya angka kemiskinan rakyat," tegas Sultan.