CIPS: Tingginya Pembangunan Data Center Juga Harus Didukung Oleh Pengesahan RUU PDP

CIPS: Tingginya Pembangunan Data Center Juga Harus Didukung Oleh Pengesahan RUU PDP Kredit Foto: DCI

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan mengatakan, pembangunan data center atau pusat data di Indonesia perlu diikuti oleh pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) karena berhubungan erat dengan tata kelola serta keamanan data.

Ia mengungkapkan pembahasan serta pengesahan RUU PDP merupakan hal yang mendesak karena kompleksitas data dan keamanan data membutuhkan pendekatan konsisten yang melibatkan semua pemangku kepentingan guna menjaga kontrol keamanan.

Baca Juga: Kompetitor Berlomba Masuk Bisnis Data Center, BSDE Tak Mau Kalah

“Antara lain untuk mencegah terjadinya kebocoran data berulang terutama dari pusat data, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta,” tegas Pingkan.

Selain maraknya pembangunan data center milik perusahaan swasta termasuk asing di Indonesia, pemerintah juga berencana untuk membuat Pusat Data Nasional (PDN) untuk menampung data digital dari kementerian dan lembaga, lokal hingga nasional, serta menjamin aspek interoperasionalnya.

“Maraknya data center di Indonesia patut diapresiasi mengingat hal ini akan mendukung pertumbuhan dan proses transformasi digital dari beragam sektor. Namun hal tersebut perlu diimbangi dengan kepastian regulasi yang menjamin keamanan dan perlindungan data.;” ujar Pingkan.

Ia menambahkan bahwa lemahnya keamanan privasi dan perlindungan data konsumen di Indonesia mempermudah pencurian data/identitas, penipuan, dan peretasan oleh oknum tidak bertanggung jawab, seperti tercermin dari rangkaian kasus eksploitasi data masyarakat melalui serangan phising melalui SMS, telepon, media sosial, hingga virus komputer seperti virus malware pada web browser.

Saat ini, penanganan kebocoran data masih bertumpu pada Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, yang fokus utamanya masih pada sistem dan transaksi elektronik. Padahal ekonomi digital juga membutuhkan terjaminnya hak-hak konsumen digital termasuk atas kerahasiaan dan keamanan data.

Studi CIPS tentang Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan PDP merekomendasikan otoritas independen agar dapat mengawasi pengelolaan data pribadi baik oleh pemerintah maupun swasta.

Pingkan memaparkan, idealnya pemerintah melibatkan swasta dalam pembangunan data center untuk meringankan anggaran dan juga berbagi pengalaman soal kapasitas dan infrastruktur. Maraknya minat pada sektor ini merupakan peluang bagi transformasi digital di Indonesia.

Ia juga merujuk kepada pusat data dan komputasi awan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, yang turut dikelola oleh Google dan Microsoft melalui kontrak kerja sama.

Selanjutnya
Halaman

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini