Langkah PDIP Melarang Kader Terlibat Deklarasi Capres tidak Demokratis

Langkah PDIP Melarang Kader Terlibat Deklarasi Capres tidak Demokratis Kredit Foto: JPNN

Akademisi Universitas Andalas Asrinaldi menilai sikap PDI Perjuangan yang melarang bahkan akan memberikan sanksi terhadap kader yang terlibat deklarasi Capres 2024 dapat merusak demokrasi di Indonesia. 

Dia menegaskan sikap PDI Perjuangan itu tidak sesuai dengan perkembangan partai politik di era modern. 

Baca Juga: PDIP Bakal Merugi Jika Pinggirkan Ganjar Pranowo Demi Sang Putri Mahkota

Sebab, kata Asrinaldi, partai modern itu pasti mengembangkan pola-pola demokratis. 

"Kalau dilarang justru terkesan bahwa partai itu tidak demokratis," kata Asrinaldi kepada JPNN.com, Kamis (23/9).

Dia menyebut kader yang mendukung salah satu figur calon presiden, merupakan aspirasi pribadi dan hal yang lumrah. 

Menurut dia, apabila PDI Perjuangan melarang kadernya, maka sikap itu bisa membuat demokrasi Indonesia tidak sehat, lantaran partai politik saja tak menunjukkan sikap demokratis.

"Jadi, memang ini tidak sehat untuk perkembangan partai dan demokrasi di Indonesia. Partai saja begini apalagi demokrasi Indonesia," paparnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu biasa saja dalam menyikapi permasalahan tersebut. 

Lihat Sumber Artikel di JPNN Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini