Pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Jadi Pembahasan Parlemen Malaysia

Warta Ekonomi, Putrajaya, Malaysia -

Rencana pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur menjadi salah satu pembahasan dalam Jawaban Eksekutif Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah di sidang parlemen di Kuala Lumpur, Kamis (23/9/2021).

"Izinkan saya menjawab pertanyaan anggota parlemen Batang Lupar dan Sibuti menyinggung tentang manfaat dan dampak yang akan didapat diterima langsung di perbatasan Malaysia dengan pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan," ujar Saifuddin.

Baca Juga: Banding-bandingkan Era SBY & Jokowi, Ibas Wanti-wanti Pemindahan Ibu Kota Jadi Proyek Mangkrak

Dia mengatakan pada 26 Agustus 2019 Presiden Republik Indonesia telah mengumumkan terpilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi dari ibu kota Indonesia yang baru untuk menggantikan Jakarta.

Pengembangan ibu kota baru tersebut dimulai pada 2020 dan proses relokasinya akan dilakukan pada tahun 2024. Namun karena pandemi COVID-19, rencana pembangunan harus ditunda sementara waktu hingga situasi memungkinkan.

"Bila dilaksanakan nanti, pemindahan ibu kota baru ke Kaltim mampu berkontribusi dalam percepatan ekonomi lokal di mana Sabah dan Sarawak dapat memperoleh limpahan keuntungan, baik dari sisi arus perdagangan maupun di sektor lain seperti pariwisata," kata Saifuddin.

Perpindahan itu juga diharapkan akan membuka banyak peluang investasi Malaysia di Kalimantan Timur dengan keterlibatan para pengembang properti Malaysia untuk mengambil bagian dari proyek pembangunan ibu kota tersebut, kata dia.

Untuk menggali potensi kerja sama itu, Kementerian Perdagangan Internasional and Industri (MITI) telah menyelenggarakan serangkaian konsultasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mempersiapkan usulan rencana investasi komprehensif yang akan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia.

"Pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur juga akan membawa tantangan yang khas terutama dalam masalah lintas batas antara Malaysia dan Indonesia, termasuk penyelundupan, kejahatan lintas perbatasan dan sebagainya," katanya.

Namun pemerintah Malaysia yakin bahwa setiap masalah lintas batas yang muncul dapat diselesaikan secara efektif dan konstruktif dengan pemerintah Indonesia, kata Saifuddin.

"Penekanan akan ditempatkan pada peningkatan kerja sama dan penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan di daerah sepanjang perbatasan Sabah dan Sarawak dengan Kalimantan," katanya.

Melalui pendekatan komprehensif, kata Saifuddin, pemindahan ibu kota Indonesia akan memberikan manfaat yang tinggi bagi kedua negara.