Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jepang Sambut Taiwan yang Gabung Kemitraan Trans-Pasifik

Jepang Sambut Taiwan yang Gabung Kemitraan Trans-Pasifik Kredit Foto: Antara/REUTERS/Ann Wang
Warta Ekonomi, Tokyo -

Pemerintah Jepang menyambut baik adanya pengajuan dari Taiwan untuk bergabung dalam pakta perdagangan trans-Pasifik pada pekan ini.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (24/9/2021), Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyambut baik langkah Taiwan. Menurutnya ini adalah cerminan dari nilai-nilai demokrasi yang dijunjung negara itu.

Baca Juga: Korut Uji Coba Rudal yang Bisa Hantam Jepang, Apa Arti bagi Dunia?

Taiwan pada Rabu (22/9/2021) lalu mengajukan untuk bergabung dengan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (CPTPP) yang dipimpin Jepang tahun ini.

Langkah tersebut dilakukan dalam waktu kurang dari sepekan setelah China, negara yang tetap mengklaim Taiwan sebagai bagian wilayahnya.

“Kami menganggap Taiwan sebagai mitra yang sangat penting yang dengannya kami berbagi nilai-nilai fundamental seperti kebebasan, demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum,” ujar Motegi dalam sebuah pernyataan selama kunjungannya di Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS).

Meski demikian, Motegi menambahkan pengajuan Taiwan perlu diteliti terhadap standar ketat pakta perdagangan. Pernyataan ini dinilai bertentangan dengan reaksi pejabat Jepang yang nampak lebih berhati-hati terhadap aplikasi China.

Saat ditanya tentang peluang China untuk bergabung dengan pakta perdagangan, Menteri Keuangan Jepang dan Wakil Perdana Menteri Taro Aso menyatakan masih meragukan hal tersebut. Hal ini karena terkait dengan adanya aturan ketat yang berkaitan dengan perusahaan milik negara

Perjanjian 12-anggota asli, yang dikenal sebagai Kemitraan Trans-Pasifik (TPP), dipandang sebagai penyeimbang ekonomi yang penting bagi pengaruh China yang semakin besar. Beijing selama ini secara tegas menentang Taiwan memasuki perjanjian atau organisasi resmi sebagai negara berdaulat.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: