Takut Lupa, HNW Ingatkan Muhammadiyah Terlibat Aktif Merancang Pancasila

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di hadapan Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Jakarta Selatan beserta organisasi otonomnya, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan bahwa September adalah bulan yang memiliki catatan kelam bagi bangsa Indonesia.

Karena pada September tahun 1948 dan 1965, Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan gerakan untuk mengubah Pancasila, sebagai dasar dan ideologi yang sah. Gerakan PKI di Madiun September 1948 dipimpin Amir Syarifuddin dan Muso.

Baca Juga: HNW: Indonesia Hadapi Tantangan Berat yang Ancam Nilai Toleransi Antaranak Bangsa

Aksi kekerasan PKI ini memakan korban para santri dan ulama. Pondok pesantren dan rumah ibadah turut menjadi sasaran  pengrusakan oleh PKI. Sedangkan pemberontakan PKI pada 1965, menyebabkan jatuhnya korban tujuh Pahlawan Revolusi.

"Menengok tragedi itu, kita harus mewaspadai kekerasan yang selama ini muncul, terlebih yang memakan korban para ulama. Kasus terbaru, terjadi pada Minggu (19/9), sehabis sholat Maghrib. Seorang Ustadz di Tangerang  itembak hingga wafat oleh orang tidak dikenal.

Lalu, pada Senin (20/9/2021) siang ba’da Zuhur, seorang Ustadz yang sedang mengisi kajian di dalam Masjid di Batam, dikejar dan diserang oleh orang yang mengaku sebagai Komunis. Artinya, PKI tetap menjadi ancaman dan harus selalu diwaspadai," tutur HNW saat Sosialisasi Empat Pilar MPR, Jumat (24/9/2021).

Acara tersebut berlangsung di LPK Perguruan Muhammadiyah Cipulir, Jakarta Selatan. Ikut hadir pada acara tersebut, Ketua PDM Jaksel H. Daliman Sofyan, Ketua PCM Kebayoran Lama Sukhemi, serta Ketua Majelis Dikdasmen Kebayoran Lama Dr. H. Tadjudin Nur.

Upaya PKI mengubah Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, kata HNW, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Termasuk menyangkut dua peristiwa terakhir yang menimpa dua orang ustad di Tangerang dan Batam.

Aparat yang berwenang harus bertindak tegas, melakukan penyidikan, tidak serta merta menyatakan pelakunya mengalami gangguan jiwa, seperti yang kerap terjadi beberapa waktu lalu. Jika memang gila, sewajarnya dilepas. Tetapi jika waras, apalagi terkait dengan PKI seharusnya ditindak dengan aturan hukum yang ada.

"Inilah antara lain yang menyebabkan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR, masih tetap penting dilakukan. Karena masih ada pihak yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Padahal, soal Pancasila, kita sudah selesai.

Pancasila merupakan kesepakatan dan permufakatan para pendiri bangsa yang harus dipertahankan sampai kapanpun," kata HNW menambahkan.

Diungkapkan HNW, kesepakatan dan permufakatan tentang Pancasila juga dilakukan oleh Muhammadiyah. Melalui, tokoh-tokoh seperti, KH. Mas Mansyur, Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singodimedimejo hingga Roro Sukaptinah Muhammadiyah berperan aktif menyiapkan Indonesia merdeka.

Tokoh-tokoh Muhammadiyah itu menjadi bagian dari BPUPK, PPKI hingga Panitia Sembilan yang menghasilkan naskah akhir Pancasila.

Bahkan sosok seperti Roro Sukaptinah kata HMW, sewajarnya mendapat anugerah gelar Pahlawan Nasional karena perannya dalam BPUPK. Roro Sukaptinah sendiri merupakan Pimpinan Aisyiyah, Ia adalah satu dari dua wanita yang ikut aktif di BPUPK menyiapkan Indonesia merdeka.

Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Ketua PDM Jaksel H. Daliman Sofyan mengatakan, kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR harus terus berjalan.

Baik di sekolah, masyarakat bahkan secara institusional, MPR wajib untuk melakukan sosialisasi. Karena sampai hari ini masih ada sebagian masyarakat yang ingin menyelenggarakan negara tersendiri.

"Cohtohnya OPM di Papua oleh oknum masyarakatnya masih kekeuh menyelenggarakan negara sendiri, artinya tidak mengakui NKRI. Inilah yang harus diantisipasi oleh negara. Kalau kita lemah negara lemah, itu bisa mengoyak negara yang kita cintai," ujarnya.

Menurut H. Daliman Sofyan, generasi muda perlu mendapatkan porsi lebih dalam kegiatan sosialisasi. Ini penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena generasi muda adalah penerima estafet kepemimpinan bangsa.