Soal Ormas Baru Buatan Mantan Pengurus FPI, Ferdinand: Curiga...

Soal Ormas Baru Buatan Mantan Pengurus FPI, Ferdinand: Curiga... Kredit Foto: JPNN

Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Ferdinand Hutahaean mencurigai pendirian organisasi masyarakat (ormas) Perisai Bangsa oleh mantan pengurus Front Pembela Islam (FPI) yang telah dibubarkan pemeirntah.

Diketahui, ormas Perisai Bangsa dideklarasikan oleh mantan Wakil Ketua Bidang Organisasi FPI Surabaya, Habib Umar Al Athos, dan Wali Laskar FPI, Din Nawawi. Ferdinand mencurigai langkah yang terkesan tiba-tiba itu, terlebih lagi ormas Perisai Bangsa akan dijalankan berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga: Mantan Pengurus FPI Deklarasikan Ormas Baru, Namanya...

"Bagi saya agak janggal, mengapa mereka tiba-tiba bisa berubah haluan dan berubah pemahaman dengan FPI yang pernah menjadi tempat mereka bernaung," ucap Ferdinand kepada JPNN.com, Minggu (26/9).

Langkah eks pengurus FPI itu juga menimbulkan tanda tanya bagi mantan ketua Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) itu.

Ferdinand mempertanyakan apakah mereka memang sudah berubah secara ideologi hingga mendirikan Perisai Bangsa yang berasaskan Pancasila, ataukah ormas tersebut hanya sebagai kamuflase semata untuk menutupi gerakan sesungguhnya.

"Ataukah memang telah terjadi perpecahan di tubuh FPI? Saya belum tahu dan masih harus mencari informasi," ujar mantan politikus Partai Demokrat itu.

Namun demikian, dia berharap agar ormas Perisai Bangsa betul-betul menjadi organisasi yang berasaskan Pancasila, bukan hanya menempatkan ideologi negara itu sebagai kamuflase atau penyamaran. Sebab, dia curiga dengan agenda ormas Perisai Bangsa yang konon mengagendakan acara nonton bareng film G30S PKI yang kontroversial dengan kebenaran sejarah di dalamnya.

"Saya curiga dengan ormas ini, belum layak dipercaya dengan apa yang mereka sampaikan yang katanya mau merangkul semua," ucap Ferdinand.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah tetap berhati-hati dengan kehadiran ormas besutan mantan pengurus FPI tersebut. "Saya pikir pemerintah tak perlu buru-buru merangkul, diamati dahulu, dicermati, jangan sampai merangkul yang salah," tandas Ferdinand.

Lihat Sumber Artikel di JPNN Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan JPNN. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab JPNN.

WE Discover

Berita Terkait

Video Pilihan

Terpopuler

Terkini