Taliban Memohon Penerbangan Internasional di Bandara Kabul Dilanjutkan

Warta Ekonomi, Kabul -

Pemerintah Taliban di Afghanistan pada Minggu (26/9/2021) meminta penerbangan internasional dilanjutkan. Taliban juga menjanjikan kerja sama penuh dengan maskapai penerbangan dan mengatakan bahwa masalah di bandara Kabul telah diselesaikan.

Pernyataan dari kementerian luar negeri, melansir Reuters, muncul ketika pemerintahan baru telah meningkatkan upaya untuk membuka negara dan mendapatkan penerimaan internasional setelah runtuhnya pemerintah yang didukung Barat bulan lalu.

Baca Juga: Tukang Cukur Dilarang Taliban Layani Jasa Pangkas Janggut

Sejumlah penerbangan bantuan dan penumpang telah beroperasi dari bandara. Tetapi layanan komersial normal belum dilanjutkan sejak ditutup setelah evakuasi kacau puluhan ribu orang asing dan warga Afghanistan yang rentan setelah perebutan ibu kota oleh Taliban.

Bandara, yang rusak selama evakuasi, telah dibuka kembali dengan bantuan tim teknis dari Qatar dan Turki.

Sementara beberapa maskapai penerbangan termasuk Pakistan International Airlines telah menawarkan layanan terbatas dan beberapa orang bisa mendapatkan tempat di penerbangan, harga dilaporkan berkali-kali lebih tinggi dari biasanya.

Juru bicara kementerian luar negeri Abdul Qahar Balkhi mengatakan penangguhan penerbangan internasional telah membuat banyak warga Afghanistan terdampar di luar negeri dan juga mencegah orang bepergian untuk bekerja atau belajar.

“Karena masalah di Bandara Internasional Kabul telah diselesaikan dan bandara beroperasi penuh untuk penerbangan domestik dan internasional, IEA menjamin semua maskapai penerbangan untuk bekerja sama penuh,” katanya, menggunakan singkatan dari Imarah Islam Afghanistan, istilah Taliban untuk pemerintahan baru mereka.

Sejak mengambil alih kekuasaan, Taliban telah bergulat dengan krisis ekonomi yang parah dan telah menghadapi tekanan pada isu-isu mulai dari pendidikan anak perempuan hingga tuduhan pembalasan terhadap mantan pejabat dan lainnya yang terkait dengan pemerintah sebelumnya.