Sikap Loyalis AHY ke Yusril Ihza Mahendra yang Berlebihan Disorot

Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando EMaS menilai cibiran politisi Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terhadap pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra berlebihan.

Fernando mengatakan, sikap loyalis AHY kepada Yusril akan menjadi preseden buruk. Pasalnya, para loyalis AHY seolah ingin membatasi Yusril sebagai kuasa hukum empat kader Demokrat kubu Moeldoko.

Baca Juga: Mendadak Demokrat Kubu Moeldoko Setuju dengan Pernyataan Pak SBY

Empat kader itu antara lain, Muhammad Isnaini Widodo, Nur Rakhmat Juli Purwanto, Ayu Palaretins dan Binsar Trisakti Sinaga.

Keempat kader Partai Demokrat kubu Moeldoko akan mengajukan judical review atau uji materi terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Tahun 2020 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kenapa loyalis seolah ingin membatasi kebebasan Yusril dalam menerima kuasa dari empat kader tersebut?" kata Fernando EMaS dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/9/2021).

Fernando menegaskan, keempat kader tersebut memiliki hak untuk memperjuangkannya sesuai dengan UU yang berlaku sebagai pihak yang merasa diperlakukan tidak adil oleh Partai Demokrat.

"Mereka merasa dikebiri haknya dalam menjalankan demokrasi di Demokrat, lalu melakukan judical review," katanya. Diketahui, beberapa loyalis AHY menyoroti sikap Yusril yang ikut dalam polemik sengketa Partai Demokrat kubu Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Salah satunya Rachlan Nashidik. Dia menilai langkah Yusril menjadi kuasa hukum kubu Moeldoko merupakan bentuk inkonsistensi. Dia kemudian mengungkit pernyataan Yusril yang menyebut dirinya netral dalam isu upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Skandal hina pengambilalihan paksa Partai Demokrat oleh unsur Istana, yang pada kenyataannya dibiarkan saja oleh Presiden, pada hakikatnya adalah sebuah krisis moral politik, dan orang yang mengambil sikap netral dalam sebuah krisis moral, sebenarnya sedang memihak pada si kuat dan si penindas," tutur Rachland dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/9/2021).

Selain Rachland, ada petinggi Partai Demokrat yakni Andi Arief yang ikut bersuara. Dia mengungkit dukungan partainya terhadap putra Yusril, Yuri Kemal di Pilkada Belitung Timur.

Sementara Yusril melalui juru bicaranya Jurhum Lantong langsung merespon pernyataan para elite Demokrat tersebut.

"Entah apa yang membuat elit Partai Demokrat terkesan seolah begitu dibuat ketakutan alias ‘paranoid’ ketika Yusril Ihza Mahendra merilis judicial review Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung sesuai mandat yang telah diberikan 4 orang anggota Partai Demokrat melalui firma hukum miliknya," ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (26/9/2021).

Jurhum pun lantas mempertanyakan sikap elit Demokrat tersebut yang seolah ketakutan dan paranoid terhadap pengajuan judicial review yang baru saja diajukan dan masih dalam proses yang belum ada putusannya.

Jangan-jangan mereka memang takut karena memang di AD/ART Demokrat memuat indikasi yang diulas Yusril cenderung oligarkis, monolitik dan cenderung represif, sehingga tidak menyediakan ruang demokratis bagi sirkulasi elit didalamnya, jangan-jangan kekhawatiran yang disampaikan Yusril memang termuat di dalam AD/ART mereka?” ujar Jurhum Lantong.

Dia juga mengingatkan agar elit Demokrat loyalis AHY tersebut harusnya fokus saja mempersiapkan argumen perlawanan hukum bukan malah sibuk melontarkan kritik-kritik yang bernada penyerangan terhadap diri Yusril selaku pribadi.

Karena, menurutnya, kritik-kritik itu tidak menyasar substansi perkara yang tengah dia advokasi, yakni AD/ART PD.“Andi mestinya fokus mempersiapkan argumen perlawanan hukum, biar judicial review ini perang argumen hukum yang mampu membuat rakyat cerdas, bukan berakrobat kata apalagi menyerang pribadi Yusril," tandasnya.