TNI-Polri Bisa Jadi Kepala Daerah, Publik Bisa Resah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Isu penempatan anggota TNI dan Polri sebagai pejabat kepala daerah disorot pengamat. Wacana ini diprediksi bakal membuat publik resah. 

Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi buka-bukaan soal ini.

Baca Juga: Jokowi ke Kepala Daerah: Kalau Menkes Ndak Kirim-Kirim Vaksin, Telepon Saya!

Menurut dia, wacana tersebut makin menarik jika mengarah terhadap pandangan di masyarakat. 

"Sebenarnya, isu ini menarik bila dikembangkan ke arah yang tepat," ucap Khairul melalui pesan teks kepada GenPI.co, Minggu (26/9). 

Dia menjelaskan hal itu terjadi lantaran terdapat pandangan miring terhadap kedua instansi di pemerintah. 

Menurutnya, publik bahkan menganggap pemerintah dan publik pun khawatir menghadapi isu tersebut. 

"Belakangan ini, pemerintah dan publik sering gamang dalam memandang TNI dan Polri. Jadi, keduanya dianggap sama, atau bahkan berbeda," jelasnya. 

Oleh karena itu, Khairul menilai isu tersebut cukup memiliki potensial untuk dibahas lebih lanjut. 

Menurut dia, keadaan itu terjadi lantaran semangat reformasi yang belum jelas arahnya terhadap kedua instansi. 

"Nah, ini adalah bagian dari agenda reformasi yang belum tuntas," tambahnya. 

Dengan demikian, Khairul berharap kepada kedua lembaga agar bisa terlihat jauh dari politis bila ingin maju sebagai kepala daerah.