Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Italia Sulit Halalkan Pemerintahan Baru Taliban, Mungkin Ini yang Memberatkan

Italia Sulit Halalkan Pemerintahan Baru Taliban, Mungkin Ini yang Memberatkan Kredit Foto: Unsplash/Michele Bitteto
Warta Ekonomi, Roma, Italia -

Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio pada Minggu (26/9/2021) mengatakan bahwa pemerintahan Taliban di Afghanistan tidak bisa mendapat pengakuan, namun mendesak negara-negara asing mencegah krisis keuangan Afghanistan yang dapat memicu eksodus.

Italia memegang kepresidenan bergilir tahunan G20 dan akan menjadi tuan rumah KTT khusus mengenai Afghanistan.

Baca Juga: Amerika Bilang Taliban Bisa Dapatkan Senjata Nuklir dari Pakistan, Mungkin Ini Alasannya

"Pengakuan terhadap pemerintahan Taliban mustahil, sebab terdapat 17 teroris di kalangan para menteri dan hak asasi kaum perempuan serta anak perempuan masih dilanggar," kata Di Maio, yang memimpin pertemuan para menteri luar negeri G20 di New York pekan lalu, kepada stasiun TV milik negara Rai 3.

Akan tetapi warga Afghanistan harus mulai menerima bantuan finansial yang dibekukan setelah Taliban menguasai negara itu bulan lalu, katanya.

"Untuk sementara mereka tidak bisa membayar gaji. Jelas, kita harus menjauhkan Afghanistan dari kegagalan dan arus migrasi yang tak terkendali yang dapat mengganggu stabilitas negara-negara tetangga," katanya.

"Ada cara untuk mengamankan dukungan finansial tanpa memberikan uang kepada Taliban. Kami juga sepakat bahwa bagian dari bantuan kemanusiaan harus selalu diperuntukkan bagi perlindungan kaum perempuan dan anak-anak perempuan".

Negara-negara G20 bersama dengan negara tetangga Afghanistan berkomitmen memerangi terorisme, dan berupaya melindungi HAM, ucap Di Maio.

Disinggung soal tanggal pasti KTT khusus Afghanistan, Di Maio mengatakan bahwa pertemuan itu akan digelar "beberapa pekan ke depan."

"Tanggalnya belum diumumkan, tetapi kondisinya sudah siap untuk menggelar KTT G20, yang akan dipimpin oleh Perdana Menteri Mario Draghi," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Bagikan Artikel: