Kredit Foto: Antara/Biro Pers dan Media Setpres
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman blak-blakan mengaku hingga kini belum mengetahui calon Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal tersebut diungkapkan Fadjroel Rachman di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Baca Juga: Resmi Dipecat dari KPK, Novel Baswedan Cs Datangi Istana untuk Temui Jokowi
Padahal, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada November mendatang.
Meski, saat ini diprediksi ada dua calon terkuat yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Namun, belum diketahui pasti siapa yang akan dipilih Presiden untuk memimpin TNI ke depannya.
"Ini juga bagian dari hak prerogatif beliau. Jadi yang kita tahu ada waktu di mana Pak Panglima akan selesai masa tugasnya dan tentu secara prosedural tentu ada penggantian," jelas Fadjroel Rachman.
"Mengenai prosesnya itu betul-betul di tangan Presiden Joko Widodo," sambungnya.
Menurut Fadjroel Rachman, bahwa saat ini belum bisa memastikan apakah surat presiden (Surpres) pencalonan panglima TNI telah dikirimkan ke DPR atau belum.
Sebab, surpres tersebut diurus oleh Kementerian Sekretariat negara. Namun, kabarnya draf Surpres tersebut telah siap dan tinggal menunggu waktu dikirimkan ke DPR.
"Sampai hari ini kami belum mendapatkan informasi mengenai surat presiden tersebut. Menurut hemat kami itu wewenang dari Kementerian Setneg," ungkapnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan sampai saat ini surat presiden terkait Panglima TNI belum diterima di Komisi I.
"Surpres setahu saya belum," kata TB Hasanuddin kepada wartawan di Kompleks Parlemen.
Politikus PDIP itu memprediksi Surpres akan dikirimkan setelah gelaran PON Papua, karena Panglima TNI ditunjuk menjadi tanggung jawab dalam pengamanan PON terutama ketika ada tamu negara.
"Kalau kita lihat tanggal 8 Oktober sampai 7 November 2021 itu adalah masa Reses DPR. Dari 8 November sampai 29 November adalah waktu untuk melakukan fit dan proper test. Jadi masih memenuhi syarat," ungkap TB Hasanuddin.
"Sehingga 1 Desember pak Hadi bisa melaksanakan pensiun. Serah terima bisa dilakukan pada Minggu kedua atau ketiga bulan November 2021," imbuhnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Alfi Dinilhaq
Tag Terkait:
