Buntut Jamu 7 Fraksi, Mas Anies, Oh Mas Anies.. Dikatain PDIP Kan, Gubernur Nggak Tahu Etika!

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak kembali melontarkan kritikan keras kepada Gubernur Anies Baswedan yang terkesan main belakang dalam menyikapi interpelasi Formula E yang digulirkan fraksi PDI Perjuangan dan PSI.

Ia mengatakan hal ini terkait aksi Anies yang tidak datang menjelaskan program Formula E ke DPRD DKI Jakarta. Baca Juga: Janji Kampanye Anies Baswedan DP Rumah 0 Persen Dibongkar, Seolah-olah Gagal

Namun, ia justru mengumpulkan tujuh fraksi di rumah dinas Gubernur untuk membicarakan interpelasi itu, kekinian ketujuh fraksi itu mangkir dari rapat interpelasi Formula E yang diagendakan pada Selasa (28/9/2021) lalu, imbasnya rapat tak bisa berjalan lantaran tak memenuhi syarat karena anggota yang hadir kurang dari 50 persen plus satu.

"Gubernur dan Wakil Gubernur mesti mengerti etika berpolitik, ada dua saya yang tidak menyenangkan mengenai etika gubernur dan yang saya anggap tidak pada tempatnya, saya katakan rendah yakni waktu pada makan malam mengundang tujuh fraksi membicarakan interpelasi di rumah gubernur dengancara makan malam," kata Gilbert, dilansir Populis.id Kamis (30/9/2021). Baca Juga: Pantas Paripurna Interpelasi Anies Dihadiri 2 Fraksi, PDIP: Ada yang Diancam Dipecat Jika Datang

Menurut Gilbert, cara Anies Baswedan melobi fraksi-fraksidi DPRD dalam kasus interpelasi Formula E ini justru melecehkan Dewan Kebon Sirih. Seharusnya kata Gilbert Anies cukup datangke dewan dan menjelaskan program perhelatan Formula E ini, kemdian fraksi-fraksi yang ada mengambil sikap mereka, bukan justru kasak kusuk lewat belakang.

"Saya kira dalam hal ini gubernur melecehkan legislatif dan guburnur sendiri tidak tahu etika politk," tegas Gilbert.

Gilbert semakin kesal melihat tingkah laku Anies Baswedan yang terkesan tidak menghargai dewan yang sedang berupaya menyapaikan hak bertanya kepada Pemerintah Provisinsi DKI Jakarta terkait Formula E, pasalnya setelah rapat interpelasi gagal dihelat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru mengeluarkanrilis lewat Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta.