Banyak Negara Cemburu dengan Sawit, Ini Kebijakan yang Sudah Disiapkan Indonesia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kelapa sawit merupakan komoditas minyak nabati dengan tingkat produktivitas paling tinggi. Keunggulan kelapa sawit Indonesia tersebut sukses membuat negara lain yang tidak memiliki sawit cemburu. Oleh karena itu, tidak heran jika berbagai kampanye negatif terhadap sawit Indonesia terus dilakukan sejumlah pihak, terutama dari Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara (EU-27).

Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan sigap menghadapi segala macam bentuk kampanye negatif sawit dari UE-27 tersebut dan terus melobi dengan cara cerdas. Pemerintah RI juga terus berupaya memajukan industri sawit nasional dengan menerapkan kebijakan sawit berkelanjutan, antara lain, mengeluarkan Inpres Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Baca Juga: Di Mesir, Minyak Sawit Indonesia Makin Melanglang Buana

Selain itu, menerbitkan Pepres Nomor 44/2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang bertujuan memperbaiki tata kelola sistem sertifikasi dengan membuka ruang untuk partisipasi, akuntabilitas, dan menyempurnakan kelembagaan ISPO.

Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kemenko Perekonomian, Moch. Edy Yusuf, mengatakan, "dengan ISPO, sawit Indonesia akan makin kuat di pasar luar negeri karena ISPO ini ibarat senjata pelindung."

Saat ini, kebijakan prioritas pemerintah untuk perkebunan sawit adalah peremajaan sawit rakyat (PSR). "Program mandatori biodiesel juga konsisten dijalankan karena ini berdampak positif bagi perekonomian, bisa menghemat devisa dengan pengurangan impor solar sebesar US$8 miliar dan proyeksi pendapatan negara dari Rp2,47 triliun," ungkap Edy Yusuf.

Sementara itu, Ketua Bidang Luar Negeri Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Fadhil Hasan mengatakan, ISPO merupakan senjata ampuh untuk melawan kampanye negatif sawit di Eropa. Selama ini, Uni Eropa selalu meminta sertifikat sawit berkelanjutan dan Indonesia sudah mempunyai ISPO untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Sekretaris Jenderal Gapki, Eddy Martono, mengatakan bahwa secara internal perusahaan kelapa sawit berupaya meningkatkan produktivitas seperti yang diminta pemerintah. "Peningkatan produktivitas ditempuh dengan peremajaan tanaman tua, pemupukan, dan lainnya. Untuk investasi baru, sama sekali tidak ada," kata Eddy.

Perusahaan sawit anggota Gapki sudah 80 persen yang mengantongi sertifikat ISPO dan akan terus didorong penerapannya.