Akses Telekomunikasi Tersedia, Menteri Johnny: Kominfo Gencarkan Pemanfaatan Ruang Digital

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merata di seluruh Tanah Air, perlu diimbangi dengan kecakapan digital masyarakat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan setelah tersedia layanan BTS 4G, Kementerian Kominfo secara simultan juga menggencarkan sosialisasi literasi digital kepada masyarakat guna pemanfaatan ruang digital.

"Setelah tersedia layanan BTS 4G, selanjutnya memanfaatkannya secara cerdas dan berguna melalui pemanfaatan ruang digital untuk ekonomi digital, UMKM, ultra mikro, untuk layanan pendidikan, layanan kesehatan dan yang lainnya itu bisa digunakan," ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, dikutip Kamis (7/10).

Baca Juga: Bahas Keamanan Digital, Menkominfo Ajak Kolaborasi Multipihak Lindungi Warganet

Hal itu sebelumnya disampaikan Menkominfo dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Akses Telekomunikasi dan Peresmian BTS 4G di Provinsi Papua Barat, yang berlangsung di Swiss Belhotel Manokwari, Rabu (6/10/2021).

Khusus pemanfataan infrastruktur TIK untuk aktivitas ekonomi digital, Menteri Johnny berharap masyarakat dapat mengambil bagian penting di dalam ruang digital. "Untuk itu, tentu kerja literasi harus kita lakukan bersama-sama karena masyarakatnya mungkin sebagian sudah tahu, tapi mungkin sebagian masih yang belum. Bagi yang belum literasi digital itu juga secara simultan dilakukan," harapnya.

Menkominfo menjelaskan, pemerintah memiliki program kecakapan digital tingkat dasar, menengah dan lanjutan. Menurutnya, Kementerian Kominfo mengambil inisiatif untuk mendorong stimulus pembangunan sumber daya manusia digital Indonesia, melalui tiga layer.

"Pelatihan tingkat paling dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD), pelatihan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) yang dikhususkan bagi kalangan muda, dan Digital Leadership Academy (DLA) untuk menghasilkan master-master, mentor-mentor, policy maker untuk menghasilkan kebijakan digital di daerah kita masing-masing," paparnya.

Menurut Menteri Johnny, Kementerian Kominfo menargetkan 12,5 juta masyarakat mengikuti program GNLD untuk tahun 2021. Terdapat empat kurikulum yang disediakan, antara lain Digital Skills, Digital Ethics, Digital Safety, dan Digital Culture. "Jadi ini literasi digital perlu, tentu kita harapkan kerja bersama dengan pemerintah kabupaten dan kota, para camat dan kepala desa untuk menggerakkan masyarakat untuk mengambil bagian dalam Gerakan Nasional Literasi Digital tingkat dasar," tandasnya.

Melalui Program GNLD, pemerintah menginginkan agar masyarakat dapat memanfaatkan di berbagai sektor, seperti sektor pendidikan melalui tele-education dan sektor kesehatan melalui tele-health untuk berkonsultasi dan melakukan proses belajar melalui ruang digital. Menurut Menkominfo, pihaknya juga menyediakan pelatihan tingkat menengah melalui program Digital Talent Scholarship (DTS) yang dikhususkan bagi kalangan muda.

"Ada 100 ribu pelatihan DTS tahun 2021 ini, mudah-mudahan tahun depan 200 ribuan. Jadi jangan sampai Provinsi Papua Barat tidak ambil bagian di dalamnya, jangan sampai kabupaten dan kota di sini tidak ambil bagian di dalamnya," paparnya.

Kepada pemerintah se-Provinsi Papua Barat, Menteri Johnny mengajak peran serta dalam mendorong pembangunan SDM digital. Sebab, pada program DTS, Kementerian Kominfo telah menyediakan berbagai program pelatihan.

"Ada yang disebut dengan Cloud Computing, Big Data, Artificial Intelligence, Internet of Things, Virtual Reality, Augmented Reality, Digital Marketing, dan lain sebagainya, itu disediakan," tandasnya.

Menkominfo menjelaskan, Program DTS telah bekerja sama dengan hampir 100 universitas dan politeknik di seluruh Indonesia. "Pelatihan berikutnya adalah Digital Leadership Academy (DLA) untuk mengahsilkan master-master, mentor-mentor, policy maker untuk menghasilkan kebijakan-kebijakan digital di daerah kita masing-masing," ujarnya.

Menurut Menteri Johnny, Program DLA menargetkan peserta pelatihan yang berasal dari para pimpinan dan pengambil kebijakan, baik di sektor publik yang mencakup pemerintah pusat dan daerah termasuk kepala dinas dan sektor privat atau swasta yang menyasar pimpinan perusahaan. Program tersebut bekerjasama dengan empat universitas ternama di dunia, yakni National University of Singapore, Tsinghua University, University of Oxford, dan Harvard Kennedy School.

"Jadi tolong bapak-bapak kepala dinas ambil bagian di program DLA ini supaya kita bisa membangun smart city dengan baik supaya kita bisa menciptakan peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan digital di daerah kita sehingga hilirnya bisa kita manfaatkan dengan baik," tandasnya.